Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masing-masing hanya memiliki satu akun.
Dengan demikian, dana yang sudah ada di salah satu program tidak dapat dipindahkan.
Menurutnya, dalam pengelolaan program JHT hanya ada satu akun, sehingga tidak ada akun yang dikhususkan untuk manfaat tambahan perumahan.
"Pembiayaan penyediaan di Indonesia melalui program JHT hanya 1 akun tidak dapat disinergikan dengan Tapera. Hal ini dipisahkan akun JHT dan akun perumahan," kata kata Ida saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Baca juga: Tapera Ikhtiar Konsitusi, Namun Kurang Tepat di Masa Pandemi
Hal itu juga sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengatakan bahwa manfaat JHT berupa uang tunai dibayarkan sekaligus ditambah hasil pengembangannya.
Sebagian manfaat tersebut dapat diambil oleh peserta setelah mencapai masa kepesertaan 10 tahun hal ini upaya untuk membantu peserta mempersiapkan masa pensiun salah satunya penyediaan perumahan.
Untuk mengatasi kekurangan, kebutuhan akan perumahan, pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah yang beberapa diantaranya diwujudkan dalam program Tapera.
"Penyelenggaraan Tapera menjadi salah satu cara untuk menghimpun menyediakan dana murah jangka panjang untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah," jelasnya. (A-2)
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama kepada 2.450.068 pekerja per hari ini, Selasa (24/6).
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong agar akad kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya boleh dilakukan ketika rumah sudah siap huni.
Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan budget minim, kabar gembira datang dari pemerintah! Ada bocoran soal program rumah subsidi tipe 18 meter persegi dengan cicilan super ringan
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved