Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masing-masing hanya memiliki satu akun.
Dengan demikian, dana yang sudah ada di salah satu program tidak dapat dipindahkan.
Menurutnya, dalam pengelolaan program JHT hanya ada satu akun, sehingga tidak ada akun yang dikhususkan untuk manfaat tambahan perumahan.
"Pembiayaan penyediaan di Indonesia melalui program JHT hanya 1 akun tidak dapat disinergikan dengan Tapera. Hal ini dipisahkan akun JHT dan akun perumahan," kata kata Ida saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Baca juga: Tapera Ikhtiar Konsitusi, Namun Kurang Tepat di Masa Pandemi
Hal itu juga sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengatakan bahwa manfaat JHT berupa uang tunai dibayarkan sekaligus ditambah hasil pengembangannya.
Sebagian manfaat tersebut dapat diambil oleh peserta setelah mencapai masa kepesertaan 10 tahun hal ini upaya untuk membantu peserta mempersiapkan masa pensiun salah satunya penyediaan perumahan.
Untuk mengatasi kekurangan, kebutuhan akan perumahan, pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah yang beberapa diantaranya diwujudkan dalam program Tapera.
"Penyelenggaraan Tapera menjadi salah satu cara untuk menghimpun menyediakan dana murah jangka panjang untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah," jelasnya. (A-2)
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPP tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved