Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai inovasi dari Program Sejuta Rumah. Sebab, program yang diusung Presiden Joko Widodo sejak 2015 tak kunjung rampung.
Tapera menjadi solusi untuk mengurangi masalah backlog atau defisit perumahan di Tanah Air. "Nah, Tapera itu salah satu solusi ke depan," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (9/7).
Lebih lanjut, Khalawi mengatakan Program Sejuta Rumah masih terus digencarkan sepanjang periode 2020-2024. Pemerintah menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah.
Baca juga: PP Tapera Diteken, ASN Kini Resmi Punya Tabungan Perumahan
Akan tetapi, anggaran untuk mengurangi backlog perumahan masih belum tercukupi. Khalawi menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan itu mencapai Rp 552,7 triliun. Namun sampai saat ini, anggaran yang diterima kementerian baru Rp 54 triliun, atau 9,7% dari total kebutuhan.
"Program 5 juta unit rumah membutuhkan anggaran Rp 557,2 triliun. Ini tidak mungkin ditopang oleh anggaran pemerintah. Makanya kita berkolaborasi dengan swasta dan pemerintah daerah, serta masyarakat," terangnya.
Dari kebutuhan tersebut, anggaran yang bersumber dari pos anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR sekitar Rp 84,7 triliun atau 15,2%. Sementara itu, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan hanya Rp 54 triliun atau sekitar 9,7%.
Baca juga: Menkeu: Dibandingkan Negara Lain, Ekonomi Indonesia Lebih Baik
"Kalau Ditjen Penyediaan Perumahan hanya dialokasikan kurang lebih sampai 5 tahun itu Rp 54 triliun. Segitu hanya mampu membangun 870 ribu unit rumah saja," pungkas Khalawi.
Pada 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog perumahan mencapai 11,5 juta . Dengan Program Sejuta Rumah, lanjut dia, seharusnya bisa menekan angka backlog menjadi 3,76 juta.
"Kita masih defisit sekarang. Tugas kita semua adalah 7,64 juta ke depan. Namun, ada pertumbuhan atau tambahan kebutuhan KK baru sekitar 700 ribu per tahun. Itu menjadi dilema, kalau Program Sejuta Rumah tidak cukup, harus ada inovasi lain,” tandasnya.(OL-11)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Menteri PKP Maruarar Sirait targetkan pembangunan 141 ribu unit rusun subsidi di lahan Meikarta. Groundbreaking dijadwalkan 8 Maret 2026. Simak detailnya!
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPP tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved