Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai inovasi dari Program Sejuta Rumah. Sebab, program yang diusung Presiden Joko Widodo sejak 2015 tak kunjung rampung.
Tapera menjadi solusi untuk mengurangi masalah backlog atau defisit perumahan di Tanah Air. "Nah, Tapera itu salah satu solusi ke depan," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (9/7).
Lebih lanjut, Khalawi mengatakan Program Sejuta Rumah masih terus digencarkan sepanjang periode 2020-2024. Pemerintah menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah.
Baca juga: PP Tapera Diteken, ASN Kini Resmi Punya Tabungan Perumahan
Akan tetapi, anggaran untuk mengurangi backlog perumahan masih belum tercukupi. Khalawi menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan itu mencapai Rp 552,7 triliun. Namun sampai saat ini, anggaran yang diterima kementerian baru Rp 54 triliun, atau 9,7% dari total kebutuhan.
"Program 5 juta unit rumah membutuhkan anggaran Rp 557,2 triliun. Ini tidak mungkin ditopang oleh anggaran pemerintah. Makanya kita berkolaborasi dengan swasta dan pemerintah daerah, serta masyarakat," terangnya.
Dari kebutuhan tersebut, anggaran yang bersumber dari pos anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR sekitar Rp 84,7 triliun atau 15,2%. Sementara itu, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan hanya Rp 54 triliun atau sekitar 9,7%.
Baca juga: Menkeu: Dibandingkan Negara Lain, Ekonomi Indonesia Lebih Baik
"Kalau Ditjen Penyediaan Perumahan hanya dialokasikan kurang lebih sampai 5 tahun itu Rp 54 triliun. Segitu hanya mampu membangun 870 ribu unit rumah saja," pungkas Khalawi.
Pada 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog perumahan mencapai 11,5 juta . Dengan Program Sejuta Rumah, lanjut dia, seharusnya bisa menekan angka backlog menjadi 3,76 juta.
"Kita masih defisit sekarang. Tugas kita semua adalah 7,64 juta ke depan. Namun, ada pertumbuhan atau tambahan kebutuhan KK baru sekitar 700 ribu per tahun. Itu menjadi dilema, kalau Program Sejuta Rumah tidak cukup, harus ada inovasi lain,” tandasnya.(OL-11)
Tingkat Kepuasan Publik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).
PURNA sudah renovasi Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2021 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Impian punya rumah sendiri kini semakin dekat! Dengan Fasilitas Pembiayaan Rumah Tapera dari BP Tapera
Pekerja yang sudah memiliki hunian atau rumah tetap wajib ikut simpanan Tapera
BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun pada 2025.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai upaya menyediakan akses rumah subsidi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved