Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Realisasi Program Sejuta Rumah Lambat, Tapera Jadi Solusi

Suryani Wandari Putri Pertiwi
09/7/2020 15:14
Realisasi Program Sejuta Rumah Lambat, Tapera Jadi Solusi
Foto udara pembangunan rumah bersubsidi di Banyuasin, Sumatra Selatan.(Antara/Nova Wahyudi)

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai inovasi dari Program Sejuta Rumah. Sebab, program yang diusung Presiden Joko Widodo sejak 2015 tak kunjung rampung.

Tapera menjadi solusi untuk mengurangi masalah backlog atau defisit perumahan di Tanah Air. "Nah, Tapera itu salah satu solusi ke depan," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (9/7).

Lebih lanjut, Khalawi mengatakan Program Sejuta Rumah masih terus digencarkan sepanjang periode 2020-2024. Pemerintah menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah.

Baca juga: PP Tapera Diteken, ASN Kini Resmi Punya Tabungan Perumahan

Akan tetapi, anggaran untuk mengurangi backlog perumahan masih belum tercukupi. Khalawi menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan itu mencapai Rp 552,7 triliun. Namun sampai saat ini, anggaran yang diterima kementerian baru Rp 54 triliun, atau 9,7% dari total kebutuhan.

"Program 5 juta unit rumah membutuhkan anggaran Rp 557,2 triliun. Ini tidak mungkin ditopang oleh anggaran pemerintah. Makanya kita berkolaborasi dengan swasta dan pemerintah daerah, serta masyarakat," terangnya.

Dari kebutuhan tersebut, anggaran yang bersumber dari pos anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR sekitar Rp 84,7 triliun atau 15,2%. Sementara itu, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan hanya Rp 54 triliun atau sekitar 9,7%.

Baca juga: Menkeu: Dibandingkan Negara Lain, Ekonomi Indonesia Lebih Baik

"Kalau Ditjen Penyediaan Perumahan hanya dialokasikan kurang lebih sampai 5 tahun itu Rp 54 triliun. Segitu hanya mampu membangun 870 ribu unit rumah saja," pungkas Khalawi.

Pada 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog perumahan mencapai 11,5 juta . Dengan Program Sejuta Rumah, lanjut dia, seharusnya bisa menekan angka backlog menjadi 3,76 juta.

"Kita masih defisit sekarang. Tugas kita semua adalah 7,64 juta ke depan. Namun, ada pertumbuhan atau tambahan kebutuhan KK baru sekitar 700 ribu per tahun. Itu menjadi dilema, kalau Program Sejuta Rumah tidak cukup, harus ada inovasi lain,” tandasnya.(OL-11)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya