Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mendorong kerja sama pemerintah daerah (Pemda) dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai amanat dari UU Tapera No 4 Tahun 2016.
"Kami siap untuk membantu, terus mengawal dan mendukung kerja sama antara BP Tapera dengan Pemda untuk membantu mengenai ketersediaan lahan dan mewujudkan pembangunan rumah yang layak huni bagi ASN," kata Safrizal di acara Sosialisasi Program Tapera dan Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS Pensiun kepada Pemberi Kerja PNS seluruh Indonesia, Selasa.
Ia mengatakan, keberadaan BP Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan, untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah pertama yang layak dan terjangkau bagi Peserta, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro mengatakan, keberadaan dana Tapera merupakan milik peserta yang akan dikelola oleh BP Tapera dengan memperhatikan kepada 12 asas.
Baca juga : Konsumen Sambut Klaster Supermahal di Navapark BSD City
Masing-masing kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Tapera dan OJK.
"Salah satu bentuk dari asas keterbukaan tersebut, Peserta dapat mengakses informasi tabungan melalui Portal Kepesertaan yang disediakan oleh BP Tapera," katanya.
Ia menjelaskan, besaran simpanan peserta adalah sebesar 3 persen, yang terdiri dari 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja.
"Pada akhir masa kepesertaan, seluruh tabungan beserta imbal hasil akan dikembalikan kepada Peserta. Dengan demikian, Tabungan milik Peserta tidak digunakan sebagai dana operasional BP Tapera," kata Eko. (Ant/OL-7)
Apersi juga berkomitmen mengupayakan masyarakat berpenghasilan rendah mendapat kemudahan mengajukan KPR rumah.
Program ini menggunakan bahan bangunan yang berkelanjutan, desain yang efisien energi dan skema pembiayaan yang mendukung akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lokasi Podomoro Park di Bandung Selatan yang strategis membuat unit Avanya Avega memiliki daya tarik sendiri di kalangan investor.
KBP kembali meluncurkan produk hunian terbarunya di kawasan perbukitan seluas 80 hektare yang dinamakan Bumiluhur Hegar.
KRISIS akibat pandemi covid-19 tidak menyurutkan minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memanfaatkan program bantuan pemerintah guna membeli rumah pertama mereka.
Alokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2021 mencapai Rp19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tengah mempersiapkan e-FLPP 2.0 yang akan segera dioperasikan.
RATUSAN rumah berukuran mungil berjejer rapi menapak di punggung perbukitan di kaki Gunung Geulis Cimanggung, Sumedang Jawa Barat.
Dari proses seleksi dan verifikasi administrasi sudah ada 899 dari 1.790 kepala keluarga yang lolos dan menjadi prioritas pertama kepemilikan rumah DP Rp0
Saat verifikasi nama-nama pendaftar, Dzikran menemukan pemohon ternyata memiliki kendaraan mewah, misalnya, Toyota Alphard, atau Porsche pabrikan Jerman
Dalam Pergub 104/2018, pihaknya ditugaskan melakukan pengawasan bangunan serta penghuni secara berkala. Hasil pengawasan itu akan dilaporkan kepada gubernur.
Sejak layanan dibuka pada pukul 08.00 WIB, warga yang memiliki undangan tampak datang dengan antusias.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved