Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PAKAR intelijen dan keamanan negara, Stanislaus Riyanta menila langkah Komnas HAM yang memanggil BIN terkait polemik TWK KPK salah kaprah.
PERMASALAHAN ke-75 pegawai KPK yang tak lolos TWK ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Lamanya latihan itu akan ditentukan KPK dan Kementerian Pertahanan. Peserta yang lulus bakal langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Bima mengatakan, dalam pelaksanaan TWK, pegawai KPK sudah diberikan banyak keringanan.
Pembukaan informasi itu hanya bisa dilakukan oleh perintah pengadilan. Jika tidak ada perintah pengadilan, Dinas Psikologi AD dan BNPT akan disalahkan.
Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK sebelumnya meminta hasil lengkap tes tersebut tetapi tak kunjung mendapat kejelasan.
Dia juga menjelaskan alasan BKN menggunakan instrumen tes Indeks Moderasi Bernegara atau IMB-68 milik Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat.
"Pemanggilan tersebut diharapkan dapat melengkapi keterangan yang telah diberikan mengenai duduk permasalahan sehingga membuat terangnya peristiwa."
Para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Al Quran.
Rohaniwan Franz Magnis Suseno atau yang kerap disapa Romo Magnis mengatakan jangan menyuruh atau mengarahkan masyarakat untuk memilih agama atau Pancasila.
Hendardi menyampaikan semestinya Komnas HAM meneliti lebih dahulu apa memang benar ada dugaan pelanggaran HAM sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN
Awalnya, kata dia, indikator hijau ada 6 kriteria, kuning 7 kriteria, dan merah 9 kriteria.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan pemerintah memiliki kewenangan tertentu dalam polemik itu tapi tak seluruhnya.
Kesalahan awal memang ada di pegawainya. Namun, instansi harusnya menegur pegawai yang belum melakukan pembaruan data.
Bima mengatakan BKN juga perpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi dan dua undang-undang yakni UU KPK dan UU ASN.
Adapun 51 pegawai yang dinyatakan tidak bisa menjadi ASN, karirnya bakal berakhir. Hanya saja, mereka masih bekerja di KPK sampai 1 November mendatang.
AKADEMI Universitas Gajah Mada (UGM) Nurhasan Ismail menyebut adanya solusi agar polemik Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa selesai.
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skenario untuk 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan, BKN melibatkan sejumlah lembaga. Seperti, BIN, BAIS-TNI, Pusintel TNI AD, hingga BNPT.
Praktisi hukum Petrus Bala Pattyona mengirim surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar menolak permohonan surat pensiun dini yang diajukan oleh Silvester Samun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved