Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 33 pertanyaaan dicecar ke suami dari Olivia Nathania tersebut.
"Kami tidak ingin seleksi Calon Aparatur Sipil Negara ini menjadi kluster baru penyebaran covid-19."
"BKN menegaskan bahwa BKN sangat kompeten dalam melaksanakan Asesmen TWK," kata Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat (13/8).
Perubahan jadwal tersebut, ujar Paryono, disampaikan kepada seluruh Peyabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Animo masyarakat yang ingin mendaftar sebagai ASN terejawantahkan dari banyaknya komentar yang memenuhi setiap unggahan BKN di media sosial.
Bakamla RI meraih juara pertama untuk kategori implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan tes berbasis komputer.
Pengumuman BKN Award 2021 bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kepegawaian di Bali, secara virtual Kamis (1/7/2021).
"KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN,"
PAKAR intelijen dan keamanan negara, Stanislaus Riyanta menila langkah Komnas HAM yang memanggil BIN terkait polemik TWK KPK salah kaprah.
PERMASALAHAN ke-75 pegawai KPK yang tak lolos TWK ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Lamanya latihan itu akan ditentukan KPK dan Kementerian Pertahanan. Peserta yang lulus bakal langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Bima mengatakan, dalam pelaksanaan TWK, pegawai KPK sudah diberikan banyak keringanan.
Pembukaan informasi itu hanya bisa dilakukan oleh perintah pengadilan. Jika tidak ada perintah pengadilan, Dinas Psikologi AD dan BNPT akan disalahkan.
Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK sebelumnya meminta hasil lengkap tes tersebut tetapi tak kunjung mendapat kejelasan.
Dia juga menjelaskan alasan BKN menggunakan instrumen tes Indeks Moderasi Bernegara atau IMB-68 milik Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat.
"Pemanggilan tersebut diharapkan dapat melengkapi keterangan yang telah diberikan mengenai duduk permasalahan sehingga membuat terangnya peristiwa."
Para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Al Quran.
Rohaniwan Franz Magnis Suseno atau yang kerap disapa Romo Magnis mengatakan jangan menyuruh atau mengarahkan masyarakat untuk memilih agama atau Pancasila.
Hendardi menyampaikan semestinya Komnas HAM meneliti lebih dahulu apa memang benar ada dugaan pelanggaran HAM sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN
Awalnya, kata dia, indikator hijau ada 6 kriteria, kuning 7 kriteria, dan merah 9 kriteria.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved