Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan instrumen paling pas untuk mengetes pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, BKN menilai tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) terlalu mudah jika digunakan untuk pengalihan status bagi pegawai KPK.
"Untuk KPK, karena yang dinilai adalah orang-orang yang senior, sudah lama di KPK. Ada deputi, kepala biro, direktur, penyidik utama. Penyidik utama itu kan jabatan fungsional utama ya," kata Kepala BKN Bima Haria di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, Selasa (22/6).
Bima mengatakan pihaknya punya instrumen lain untuk mengetes alih status pekerja non-ASN menjadi pegawai negeri. Namun, instrumen itu dinilai tidak cocok dengan pegawai KPK yang sudah lama bekerja memberantas rasuah di Indonesia.
Baca juga: BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan
"Yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, entry level. Jadi, tes ini, kami rasa, tidak pas digunakan untuk pejabat yang sudah menjabat," ujar Bima.
Atas dasar itulah, BKN menilai pegawai KPK tidak cocok dites dengan tes CPNS.
Alhasil, BKN minta bantuan beberapa stakeholder terkait untuk membuat soal TWK yang dinilai sepadan untuk mengetes pegawai KPK.
Bima mengatakan, dalam pelaksanaan TWK, pegawai KPK sudah diberikan banyak keringanan. Salah satunya pengurangan indeks penilaian agar total 75 pegawai yang gagal dalam tes itu tidak semuanya didepak dari KPK.
"Itu juga kita sudah lakukan, apakah ada variabel-variabel yang kita hilangkan, agar orang-orang ini bisa memenuhi syarat. Ada itu. Jadi hasilnya 51 (yang terpaksa dipecat) dan 24 (yang akan dibina)," tutur Bima. (OL-1)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah mencapai tahap akhir. Hasil seleksi resmi diumumkan oleh sepuluh instansi, yang meliputi pemerintah pusat dan daerah.
Honorer yang akan diangkat menjadi PPPK berjumlah 1.292 orang sehingga total ASN Kabupaten Jayapura mencapai 6.845 orang.
Pengolahan data untuk peserta PPPK Guru Tahap I lebih sederhana dibandingkan tenaga kesehatan (nakes) dan teknis, berkat peran aktif Kemendikdasmen.
Per 4 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, sudah 484 instansi yang datanya masuk ke BKN.
Peserta dapat mengunduh sertifikat tes PPPK 2024 secara online di laman resmi BKN melalui sertifikat.bkn.go.id .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved