Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan instrumen paling pas untuk mengetes pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, BKN menilai tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) terlalu mudah jika digunakan untuk pengalihan status bagi pegawai KPK.
"Untuk KPK, karena yang dinilai adalah orang-orang yang senior, sudah lama di KPK. Ada deputi, kepala biro, direktur, penyidik utama. Penyidik utama itu kan jabatan fungsional utama ya," kata Kepala BKN Bima Haria di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, Selasa (22/6).
Bima mengatakan pihaknya punya instrumen lain untuk mengetes alih status pekerja non-ASN menjadi pegawai negeri. Namun, instrumen itu dinilai tidak cocok dengan pegawai KPK yang sudah lama bekerja memberantas rasuah di Indonesia.
Baca juga: BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan
"Yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, entry level. Jadi, tes ini, kami rasa, tidak pas digunakan untuk pejabat yang sudah menjabat," ujar Bima.
Atas dasar itulah, BKN menilai pegawai KPK tidak cocok dites dengan tes CPNS.
Alhasil, BKN minta bantuan beberapa stakeholder terkait untuk membuat soal TWK yang dinilai sepadan untuk mengetes pegawai KPK.
Bima mengatakan, dalam pelaksanaan TWK, pegawai KPK sudah diberikan banyak keringanan. Salah satunya pengurangan indeks penilaian agar total 75 pegawai yang gagal dalam tes itu tidak semuanya didepak dari KPK.
"Itu juga kita sudah lakukan, apakah ada variabel-variabel yang kita hilangkan, agar orang-orang ini bisa memenuhi syarat. Ada itu. Jadi hasilnya 51 (yang terpaksa dipecat) dan 24 (yang akan dibina)," tutur Bima. (OL-1)
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Ia mengungkapkan bahwa banyak ASN yang masih dibebani cicilan hingga menjelang pensiun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan penyesuaian jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta PPPK Paruh Waktu 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved