Rabu 23 Juni 2021, 06:46 WIB

BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria

 

KEPALA Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria menyampaikan alasan soal hasil jawaban tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak bisa sembarangan dibuka. Berkas baru bisa dibuka jika ada putusan dari pengadilan.

"Apakah ini (hasil TWK) bisa dibuka? Ya bisalah. Informasi di Indonesia ini semuanya bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan," kata Bima Haria di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, Selasa (22/6).

Hasil penilaian TWK terbagi menjadi dua bagian. Bentuknya berupa indeks moderasi bernegara (IMB) yang disimpan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (AD) dan profiling yang dipegang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dinas Psikologi AD menolak membuka IMB karena dinyatakan sebagai rahasia negara. Sementara itu, BNPT menolak membuka profiling karena dinilai sebagai bagian dari aktivitas intelijen yang rahasia.

"Bukan saya yang menetapkan rahasianya, tapi pemilik informasi itu (Dinas Psikologi AD dan BNPT)," ujar Bima.

Baca juga: Komnas HAM akan Panggil BIN dan BNPT soal Polemik TWK

Pembukaan informasi itu hanya bisa dilakukan oleh perintah pengadilan. Jika tidak ada perintah pengadilan, Dinas Psikologi AD dan BNPT akan disalahkan.

"Saya sebagai asesor itu kan punya kode etik, kalau saya menyampaikan suatu yang pada sifatnya rahasia jabatan saya, saya kena pidana. Tapi kalau berdasarkan keputusan pengadilan boleh menyampaikan itu, ya boleh," tutur Bima.

Sebelumnya, sebanyak 30 permintaan pembukaan hasil TWK masuk melalui pejabat pengelola informasi dan data (PPID) KPK. Lembaga Antikorupsi tidak bisa sembarangan memberikan data soal TWK.

KPK harus berkoordinasi dengan BKN terlebih dahulu. BKN harus tahu permintaan itu dan memberikan restu sebelum KPK memberikan datanya.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Ada Pandemi Covid-19, Komisi I DPR Minta Migrasi TV Analog Ditunda

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 10:45 WIB
Penundaan, kata dia, dilakukan hingga pandemi mereda. Sebab, saat ini, banyak masyarakat yang terdampak pandemi...
Ist/DPR

Puan: Pemerintah Harus Mendata Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

👤Sri Utami 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 09:32 WIB
Menurut Ketua DPR Puan Maharani, pemerintah harus memiliki data khusus terkait anak-anak kurang beruntung tersebut untuk kemudian...
Antara

Kapolri Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Kampus IPB

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 09:25 WIB
Kapolri menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun ada penurunan secara...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya