Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SEBANYAK 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) akan menjalani diklat bela negara. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut pelatihan itu bisa berlangsung hingga 13 minggu.
"Diklat bela negara itu macam-macam ternyata, kurikulumnya, jangka waktunya, ada yang enam minggu, 13 minggu, dan lain-lain," kata Kepala BKN Bima Haria di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, Selasa (22/6).
Bima mengatakan lamanya latihan itu akan ditentukan KPK dan Kementerian Pertahanan. Peserta yang lulus bakal langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: BKN Klaim TWK Paling Pas untuk Menguji Pegawai KPK
Bima mengaku pihaknya tidak mengetahui pasti waktu pelaksanaan diklat itu.
Dalam hal ini tugas BKN hanya memproses berkas pegawai yang dinyatakan lolos dari diklat tersebut.
"BKN hanya menerima nanti misalnya dari 24 itu sudah selesai, oh ini yang bisa dijadikan ASN ya kita terima saja. Kita minta formasi ke Menpan, kemudian BKN menetapkan NIP, tapi BKN tidak memutuskan mana yang lulus mana yang tidak," tutur Bima. (OL-1)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Penyandang disabilitas bisa ditempatkan di berbagai sektor, mulai dari analisis intelijen, pengolahan data siber, hingga peran dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan.
Rencana itu juga dinilai bukan cuma pembagian pengampunan bagi narapidana. Mereka yang mendapatkan amnesti juga bisa berguna bagi masyarakat.
Sejarah mencatat Indonesia memiliki banyak tokoh yang berperan penting dalam upaya membela, mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara.
Kehadiran Komcad bertujuan memperkuat pertahanan Indonesia dengan menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih, disiplin, dan siap mobilisasi saat negara memerlukan.
Tidak hanya terkait dengan aspek militer atau pertahanan semata, bela negara juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.
Secara fisik, bela negara merujuk pada upaya pertahanan yang dilakukan untuk menghadapi ancaman nyata seperti serangan militer atau agresi dari pihak yang membahayakan negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved