Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Panglima TNI itu mengatakan pemerintah memiliki kewenangan tertentu dalam polemik itu tapi tak seluruhnya.
Kesalahan awal memang ada di pegawainya. Namun, instansi harusnya menegur pegawai yang belum melakukan pembaruan data.
Bima mengatakan BKN juga perpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi dan dua undang-undang yakni UU KPK dan UU ASN.
Adapun 51 pegawai yang dinyatakan tidak bisa menjadi ASN, karirnya bakal berakhir. Hanya saja, mereka masih bekerja di KPK sampai 1 November mendatang.
AKADEMI Universitas Gajah Mada (UGM) Nurhasan Ismail menyebut adanya solusi agar polemik Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa selesai.
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skenario untuk 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan, BKN melibatkan sejumlah lembaga. Seperti, BIN, BAIS-TNI, Pusintel TNI AD, hingga BNPT.
Praktisi hukum Petrus Bala Pattyona mengirim surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar menolak permohonan surat pensiun dini yang diajukan oleh Silvester Samun.
INDONESIA saat ini kekurangan guru dan distribusi guru di daerah juga tidak merata.
Rekrutmen P3K guru sebelumnya sudah membuat trauma para guru karena yang sudah diterima lulus tes, faktanya sudah 1 tahun lebih belum terima SK.
Apresiasi WTP ini merupakan realiasi pencapaian BKN yang secara konsisten mempertahankan akuntabilitas pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran negara.
Kini BKN sudah memiliki early warning system. Hal tersebut menjadi langkah awal untuk perbaikan kualitas kerja audiwan yang profesional.
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Paryono mengatakan tidak ada pemotongan gaji jika PNS mengajukan cuti tersebut. Namun uang makan dipotong
Proses perencanaan hingga tahap pengumuman CPNS tidak boleh menyimpang dari norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kepegawaian.
Hingga Minggu (24/11) pukul 15:43 WIB tercacat sudah ada 4.717.779 masyarakat yang telah membuat akun.
BKN meminta klarifikasi atas syarat yang tidak wajar tersebut, jika memang sesuai kebutuhan akan posisi maka bisa diperbolehkan
PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, mengatakan setiap instansi boleh menambahkan syarat dalam pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) .
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved