Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 74 Auditor Kepegawaian (Audiwan) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengikuti pendidikan dan pelatihan audit investigatif di Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dalam mendeteksi dan menginvestigasi pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara (ASN).
“ASN masih menjadi profesi yang menarik bagi jutaan pencari kerja. Banyak masyarakat berharap bisa diterima menjadi ASN. Tetapi suplai selalu lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan. Kadang harganya menjadi sangat mahal. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk oleh kepala daerah,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat membuka acara itu secara daring, kemarin.
Ia mengatakan diklat akan berlangsung selama sembilan hari hingga Kamis (25/6). Peserta ialah para audiwan BKN yang bertugas di Jakarta dan be berapa kantor regional seperti Yogyakarta dan Pekanbaru. Narasumber acara itu terdiri dari para penyelidik dan penyidik dari kedeputian penindakan KPK.
“Tujuan utama diklat untuk meningkatkan kompetensi auditor kepegawai an da lam mendeteksi dan menginvestigasi pelanggaran yang ber indikasi tindak pidana korupsi ber kaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan ASN,” imbuhnya.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan pelatihan itu diselenggarakan sebagai wu jud perubahan paradigma dari kedeputian wasdal. Dari yang sebelumnya hanya berdasarkan pengaduan, menurut Bima, kini menjadi lebih aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan audit untuk mengungkap dan memastikan suatu tindakan malaadministrasi dapat diperbaiki.
“Saya kira audit investigatif dan wawancara investigatif menjadi signifi kan untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan di kedeputian wasdal. Namun, saya ingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kedeputian wasdal perlu mengembangkan pola preventif lainnya,” ujar Bima.
Dia menyampaikan, kini BKN sudah memiliki early warning system. Hal tersebut menjadi langkah awal untuk perbaikan kualitas kerja audiwan yang profesional.
“Jadi kalau kita bisa lakukan langkah-langkah proaktif untuk membuat proses-proses tersebut lebih sempurna lagi, merupakan suatu prestasi tersendiri,” tukasnya. (Cah/P-3)
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved