Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEBANYAK 74 Auditor Kepegawaian (Audiwan) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengikuti pendidikan dan pelatihan audit investigatif di Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dalam mendeteksi dan menginvestigasi pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara (ASN).
“ASN masih menjadi profesi yang menarik bagi jutaan pencari kerja. Banyak masyarakat berharap bisa diterima menjadi ASN. Tetapi suplai selalu lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan. Kadang harganya menjadi sangat mahal. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk oleh kepala daerah,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat membuka acara itu secara daring, kemarin.
Ia mengatakan diklat akan berlangsung selama sembilan hari hingga Kamis (25/6). Peserta ialah para audiwan BKN yang bertugas di Jakarta dan be berapa kantor regional seperti Yogyakarta dan Pekanbaru. Narasumber acara itu terdiri dari para penyelidik dan penyidik dari kedeputian penindakan KPK.
“Tujuan utama diklat untuk meningkatkan kompetensi auditor kepegawai an da lam mendeteksi dan menginvestigasi pelanggaran yang ber indikasi tindak pidana korupsi ber kaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan ASN,” imbuhnya.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan pelatihan itu diselenggarakan sebagai wu jud perubahan paradigma dari kedeputian wasdal. Dari yang sebelumnya hanya berdasarkan pengaduan, menurut Bima, kini menjadi lebih aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan audit untuk mengungkap dan memastikan suatu tindakan malaadministrasi dapat diperbaiki.
“Saya kira audit investigatif dan wawancara investigatif menjadi signifi kan untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan di kedeputian wasdal. Namun, saya ingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kedeputian wasdal perlu mengembangkan pola preventif lainnya,” ujar Bima.
Dia menyampaikan, kini BKN sudah memiliki early warning system. Hal tersebut menjadi langkah awal untuk perbaikan kualitas kerja audiwan yang profesional.
“Jadi kalau kita bisa lakukan langkah-langkah proaktif untuk membuat proses-proses tersebut lebih sempurna lagi, merupakan suatu prestasi tersendiri,” tukasnya. (Cah/P-3)
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved