Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
SEBANYAK 74 Auditor Kepegawaian (Audiwan) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengikuti pendidikan dan pelatihan audit investigatif di Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dalam mendeteksi dan menginvestigasi pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara (ASN).
“ASN masih menjadi profesi yang menarik bagi jutaan pencari kerja. Banyak masyarakat berharap bisa diterima menjadi ASN. Tetapi suplai selalu lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan. Kadang harganya menjadi sangat mahal. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk oleh kepala daerah,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat membuka acara itu secara daring, kemarin.
Ia mengatakan diklat akan berlangsung selama sembilan hari hingga Kamis (25/6). Peserta ialah para audiwan BKN yang bertugas di Jakarta dan be berapa kantor regional seperti Yogyakarta dan Pekanbaru. Narasumber acara itu terdiri dari para penyelidik dan penyidik dari kedeputian penindakan KPK.
“Tujuan utama diklat untuk meningkatkan kompetensi auditor kepegawai an da lam mendeteksi dan menginvestigasi pelanggaran yang ber indikasi tindak pidana korupsi ber kaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan ASN,” imbuhnya.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan pelatihan itu diselenggarakan sebagai wu jud perubahan paradigma dari kedeputian wasdal. Dari yang sebelumnya hanya berdasarkan pengaduan, menurut Bima, kini menjadi lebih aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan audit untuk mengungkap dan memastikan suatu tindakan malaadministrasi dapat diperbaiki.
“Saya kira audit investigatif dan wawancara investigatif menjadi signifi kan untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan di kedeputian wasdal. Namun, saya ingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kedeputian wasdal perlu mengembangkan pola preventif lainnya,” ujar Bima.
Dia menyampaikan, kini BKN sudah memiliki early warning system. Hal tersebut menjadi langkah awal untuk perbaikan kualitas kerja audiwan yang profesional.
“Jadi kalau kita bisa lakukan langkah-langkah proaktif untuk membuat proses-proses tersebut lebih sempurna lagi, merupakan suatu prestasi tersendiri,” tukasnya. (Cah/P-3)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved