Kamis 07 Januari 2021, 02:10 WIB

Pemerintah Rekrut Sejuta Guru dengan Sistem PPPK

Indriyani Astuti | Humaniora
Pemerintah Rekrut Sejuta Guru dengan Sistem PPPK

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana.

 

INDONESIA saat ini kekurangan guru dan distribusi guru di daerah juga tidak merata. Untuk itu pemerintah akan merekrut 1 juta guru dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.

Kesempatan untuk mengikuti ujian PPPK tersebut juga terbuka bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks THK2).

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 23 November 2020 telah mengumumkan dan ini menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021,” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, seperti dikutip dari siaran pers BKN, kemarin.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jelasnya, menyebutkan pegawai ASN (state civil apparatus) terdiri dari pegawai negeri sipil/PNS (civil servants) dan PPPK (government workers).

PNS dan PPPK, lanjut Bima, memiliki kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik. Skema kerjanya, PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan (kebijakan). Sementara itu, PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah.

Lebih lanjut, Kepala BKN menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden No 38 Tahun 2020 terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi PPPK, termasuk jabatan fungsional guru. Pasalnya, ada kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru.

“PPPK akan memperoleh hak pendapatan gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai level dan kelompok jabatan. Pengaturan mengenai itu diatur dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK,” jelas Bima lagi.

Selain itu, tambahnya, PPPK tetap memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi. Selain itu, PPPK juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 dan Pasal 106 UU No 5 Tahun 2014 serta Pasal 75 PP No 49 Tahun 2018 tentang Mana jemen PPPK.

“Kelebihan lain dari sistem PPPK ini ialah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS,” ucapnya. Adapun perbedaan utama antara PNS dan PPPK ialah sistem pensiun yang ada sekarang. Namun, Bima menekankan tidak tertutup kemungkinan PPPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema sistem pensiun dan jaminan hari tua. (Ind/X-7)

Baca Juga

dok.Satgas Covid-19 BNPB

Satgas Covid-19 Tambah Relawan Layanan Dukungan Psikososial

👤Muhamad Fauzi 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 12:31 WIB
KONDISI kesehatan jiwa masyarakat yang terganggu selama masa pandemi adalah fenomena nyata yang harus segera...
Ist

Satgas Relawan Tingkatkan Kapasitas Relawan Layanan Dukungan Psikososial

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 11:17 WIB
Kegiatan yang berlangsung selama enam hari melibatkan 30 relawan dari berbagai perwakilan organisasi kemasyarakatan, dinas kesehatan,...
ANTARAS/ M Agung Rajasa

Produksi Ikan Melalui Metode Akuakultur Bisa Bermanfaat untuk Masyarakat

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 11:05 WIB
Hingga saat ini sudah ada 26 varietas induk unggul yang  mayoritas dihasilkan melalui pemulihan konvensional. Sentuhan teknologi DNA...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya