Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KPU menyatakan sudah membicarakan rencana revisi syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
PENGUBAHAN syarat usia capres dan cawapres dinilai bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebab, hal itu tak diatur UUD 1945 yang menjadi dasar proses hukum di MK.
MK dinilai bakal menciptakan kekacauan hukum jika mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres. Keputusan MK dianggap berkaitan dengan konflik kepentingan terhadap Presiden Jokowi
Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengibaratkan sikap KPU seperti wasit dalam permainan sepak bola.
DEPUTI Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dapat menjaga derajatnya dan kualitas demokrasi dalam memutuskan uji materi pasal di UU Pemilu
Penggiat Pemilu sekaligus mantan anggota Bawaslu RI, Wahidah Suaib menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikonsistensi dalam mengatur syarat usia capres-cawapres
Hinca Panjaitan mengungkapkan keputusan MK harus dibacakan pelan-pelan, karena penafsirannya akan beragam, karena sangat berdekatan dengan masa pendaftaran bakal capres-cawapres
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai akan merusak sendi hukum Indonesia jika mengabulkan perkara uji materi syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden pada Senin (16/10).
KOORDINATOR Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Ahmad Nurhadi mengingatkan MK agar berhati-hati saat memutus perkara batas usia capres dan cawapres.
MK harus menyadari insititusinya sedang dipermainkan oleh kepentingan politik sesaat dalam uji materi syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
MK seharusnya dapat menolak permohonan uji materi syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) jika konsisten terhadap pendirian hukum dan pola putusan terdahulu.
Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sebagai cawapres potensial Prabowo
Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, menilai MK melanggar UUD 1945 jika mengubah batas usia capres-cawapres melalui putusannya nanti.
Mahkamah Konstitusi akan memutus gugatan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Senin (16/10)
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan masyarakat masih punya sensitivitas yang kuat terhadap praktik-praktik nepotisme.
Di MK itu tidak berdasarkan kesepakatan tetapi berdasar standar norma. Tidak ada standar norma atas berapa sebenarnya umur yang tepat untuk presiden atau wakil presiden.
Masalah batasan umur calon presiden atau calon wakil presiden bukan masalah diskriminasi atau ketidakadilan, tetapi itu merupakan persyaratan pekerjaan.
ALIANSI mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Minggu (15/10).
ELEMEN mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa Jakarta dukung Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan aksi di depan Gedung MK.
Mahakman Konstitusi (MK) disebut memiliki kepentingan dari gugatan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved