Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MAHKAMAH Agung (MA) bakal menggelar putusan gugatan batas usia 70 tahun untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Vonis dibacakan Senin (23/10) mendatang
Penentuan itu dapat diketahui dari situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu terdaftar dengan nomor 107/PUU-XII/2023. Beleid yang digugat yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penggugatnya yakni Rudy Hartono.
Putusan itu nantinya akan dibacakan di Gedung MK lantai 2. Biasanya, vonis akan disiarkan secara daring.
Baca juga: Kembali Gelar Vonis Batas Usia Maksimal Capres 70 Tahun, MK Disebut Bakal Terjebak dalam Inkonsistensi
Gugatan itu bisa menggagalkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk nyapres jika dikabulkan. Umurnya tahun ini diketahui mencapai 73 tahun.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sudah ketar-ketir dengan gugatan tersebut. MK diharap menolak pengujian materil dalam aturan tersebut.
Baca juga: Putusan MK Batas Usia Capres–Cawapres Tidak Bisa Jadi Rujukan
Menurut Yusril penentuan batasan usia dalam penentuan capres dan cawapres merupakan ranah Presiden dan DPR sebagai pemangku kepentingan. Umur dinilai tidak memengaruhi kemampuan calon pemimpin negara.
"Tidak ada isu konstitusional di sini, karena berapapun batas usia yang ditetapkan tidak akan bertentangan dengan UUD 45, sepanjang seseorang sudah dewasa menurut hukum," ucap Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Oktober 2023.
Potensi Prabowo gagal nyapres juga karena adanya gugatan larangan maju bagi pelanggar HAM berat. Pengujian materil itu diajukan oleh 98 advokat.
Gugatan itu diajukan untuk menguji Pasal 169 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peluang Prabowo untuk maju sebagai capres diyakini bakal tertutup jika dua gugatan itu dikabulkan MK. (Z-10)
Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti adanya intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Kali ini, pengugat syarat minmal usia capres-cawapres di UU Pemilu adalah seorang jaksa sekaligus pengamat hukum tata negara UGM.
PARTAI NasDem menyayangkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak sampai memberhentikan Anwar Usman dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
EKS Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebut ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadapnya.
Setelah menikahi adik Presiden Joko Widodo pada 2022 lalu, sejumlah pihak ramai meminta Anwar Usman mundur dari jabatannya demi menghindari konflik kepentingan.
TIGA prajurit TNI Angkatan Laut (AL) yang terlibat dalam pembunuhan bos rental mobil, akhirnya dipecat.
Selebgram Ella meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit usai operasi sedot lemak di WSJ Clinic di Beji, Depok, pada 22 Juli 2024.
Barang bukti yang disita dari kediaman Zarof pada Oktober 2024 lalu, yakni uang dalam pecahan rupiah maupun mata uang asing, mulai dari Sing$, US$, euro, serta HK$.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito mengaku sudah meminta Tim Waskim untuk mendalami serta memonitor perkembangan Putusan tingkat banding tersebut.
Presiden AS Donald Trump telah divonis bersalah atas kasus uang tutup mulut yang menjeratnya. Trump menjadi mantan sekaligus Presiden AS terpilih pertama yang dihukum karena tuduhan pidana.
Hakim Juan Merchan menolak permintaan Donald Trump untuk menunda penjatuhan hukuman atas kasus uang tutup mulut yang dijadwalkan pada Jumat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved