Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PENGAWASAN ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah merupakan hal penting.
Berdasarkan data BPS, bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April 2023 turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras.
"Ada 100 juta orang yang ditanggung bansos itu, itu kebangetan, keterlaluan. Jumlah yang miskin itu 25 juta orang, tetapi bansosnya 100 juta orang. Ini tidak masuk akal,"
"Bansos itu memang seharusnya digunakan untuk mengurangi beban masyarakat, bukan untuk mengentaskan kemiskinan."
“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan,” tegas Ma’ruf usai makan siang bersama wartawan di lingkungan Istana Wapres
BANTUAN sosial sesungguhnya adalah program yang menjadi hak dan dibutuhkan masyarakat miskin ketika mereka menghadapi tekanan kebutuhan hidup.
DIREKTUR Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elite politik tidak memiliki etika.
PENELITI Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) seharusnya tidak boleh dilekatkan dengan citra diri politikus. Bansos merupakan kewajiban negara
CAPRES-cawapres nomor urut tiga mendukung penuh program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan, sebab hal itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR
Pertama kandidat yang didukung pemerintah mendapat limpahan sumber daya besar. Kedua dengan bantuan sosial kampanye menjadi sangat konkrit di masyarakat.
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengatakan bantuan sosial (bansos) rawan dipolitisasi.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi tudingan yang dilemparkan kepada dirinya soal politisasi bantuan sosial atau bansos.
Istana menekankan bahwa anggaran untuk bansos telah disetujui bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
KOMISI VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk meminta penjelasan terkait dengan pembagian bantuan sosial
Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Peniadaan penyaluran bansos jelang pemilu rugikan masyarakat yang membutuhkan
Kepala KSP Moeldoko pastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos),
PENGAMAT politik dari Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengemukakan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 rentan disalahgunakan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved