Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KUBU pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN), menekankan agar tidak membohongi publik dengan narasi yang salah soal bantuan sosial (bansos). Bantuan tersebut harus ditegaskan bersumber dari negara bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bansos ini kewajiban pemerintah dan ini dana negara, jadi jangan membuat kebohongan publik ini bukan dari Pak Jokowi pribadi tapi ini dari negara," kata Ketua Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Ari Yusuf Amir dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Bansos Dipolitisasi Demi Dinasti?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 21 Januari 2024.
Ari mengatakan bansos sejatinya kewajiban pemerintah. Namun bila dinarasikan dari Kepala Negara, akan mengarah pada politisasi.
Baca juga : Anies Baswedan Respons Ucapan Selamat Jokowi ke Prabowo-Gibran
Pasalnya, narasi bansos dari Jokowi akan menguntungkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terlebih, narasi itu disampaikan ketua umum yang mendukung poros tersebut.
"Misalnya kasusnya Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar), kalau nggak salah di NTB jelas-jelas mengatakan terima kasih dong kepada Pak Jokowi bansos ini," ucap Ari.
Kubu AMIN, kata Ari, terus mencermati arah politisasi bansos tersebut. Penyaluran masif dilaksanakan justru jelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga : Jokowi Minta Kecurangan Lapor ke Bawaslu dan MK, Anies: Ya Memang Begitu
"Persoalannya ketika bantuan sosial ini mulai digeber, mulai diperbanyak, mulai diramaikan ketika menjelang pemungutan suara. Inilah menjadi permasalahan karena akan muncul politisasi bansos, ini yang kita cermati," ujar Ari.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta keluarga penerima manfaat bansos di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga memberikan bantuan beras seberat 10 kilogram.
(Z-9)
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Aliansi Forum Multistakeholder dalam acara Filantropi Festival 2025 (FIFest 2025).
Gugatan yang diajukan pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 dipandang tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Kehadiran Jokowi penting untuk mengklarifikasi dan menjelaskan perannya dalam pemilu. Ia juga dapat membela diri atas berbagai tuduhan soal cawe-cawe memenangkan kandidat tertentu
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan hasil pilpres, mendiskualifikasi Prabowo-Gibran, dan memutuskan pilpres digelar ulang.
Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan hadir pada PHPU Pilpres 2024. Keduanya bertemu terlebih dahulu di Markas Pemenangan Timnas Amin sebelum berangkat ke MK.
Dukungan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menambah kekuatan parpol melawan kubu yang menolak hak angket.
Langkah tersebut dinilai dapat berkontribusi memulihkan legitimasi pemilu mengingat KPU saat ini sudah dibajak rezim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved