TPN Ganjar-Mahfud Dukung Timnas AMIN Pidanakan Dugaan Politisasi Bansos

JURU bicara tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim mengaku pihaknya mendukung penuh langkah Timnas AMIN yang siap memperkarakan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Timnas AMIN menegaskan bansos berasal dari APBN dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik paslon tertentu.

“Dugaan penyalahgunaan bansos sebagai alat kampanye paslon 02 sangatlah berdasar. Kita bisa lihat bahwa di daerah-daerah banyak sekali semacam indikasi-indikasi adanya titipan-titipan pesanan dari petugas yang membagikan bansos,” tegas Chico kepada Media Indonesia, Kamis (18/1/2024).

Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud Perkarakan Netralitas ASN ke Bawaslu

Bahkan, kata Chico beberapa waktu lalu di salah satu tempat di Jawa Tengah, Chico menuturkan terdapat petugas yang didampingi oleh aparat langsung membagikan bansos ke rumah-rumah warga.

Padahal, Chico menyebut pembagian bansos seharusnya dilakukan melalui Ketua RT dan nantinya Ketua RT yang mengkoordinir pembagiannya.

Baca juga : Bansos yang Dijadikan Alat Politik Dikategorikan Korupsi

“Kebetulan ada salah satu ketua RT yang sangat berani dan menghentikan proses yang dilakukan para petugas dan memprotes,” tuturnya.

“Namun kita lihat di tataran elit justru juga terjadi penyalahgunaan bansos sebagai alat kampanye. Kita melihat Ketum PAN beberapa kali menyampaikan dalam pidato kampanyenya pada konstituen bahwa bansos ini adalah pemberian dari pak Jokowi,” tambahnya.

Apalagi, kata Chico, saat membagikan bansos pun masih mengajak warga untuk menyoblos Prabowo-Gibran. Begitu juga, lanjut Chico Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berulang kali menyampaikan hal yang sama pada masa kampanye.

“Maka kami mendukung segala upaya untuk melaporkan dugaan tersebut dan di berbagai tempat tersebut ada juga laporan dari pihak kami terkait (pelanggaran bansos ini),” tandasnya.

Adapun Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi menyatakan pihaknya menemukan "praktik kecurangan" yang masif jelang hari pemilihan.

Syaugi menyebut ada pembagian bansos di sejumlah wilayah di mana paketnya menampilkan logo paslon tertentu.

“Pembagian bansos ini sengaja digeber menjelang pemilu, seiring dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial di tahun 2024, yaitu sebesar Rp496,8 triliun," terang Syaugi. (Z-4)