Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TIM hukum nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mengatakan dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) yang marak terjadi. Mulai dari pembagian bantuan sosial (bansos) hingga pemeriksaan kepala desa oleh aparat penegak hukum.
“Menjelang tahapan krusial pemungutan suara, terjadi beberapa praktik kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi,” kata Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Rumah Perubahan Amin, Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Syaugi menyoroti pembagian bansos yang sejatinya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sayangnya, pembagian itu memuat logo pasangan calon (paslon) tertentu.
Baca juga:Anies-Muhaimin Ditargetkan Kantogi 57% Suara di Jawa Tengah
“Bahkan bansos dibagi langsung oleh pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon,” papar dia.
Menurut Syaugi, upaya itu sengaja digeber menjelang pemilu. Hal tersebut serjalan dengan kenaikan perlindungan anggaran sosial yang mencapai Rp496,8 triliun.
Baca juga: Anies Baswedan Terharu Tayangan Videotron Kembali Mengudara
“Persoalannya bagi Timnas Amin bukan pembagian bansosnya tapi politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu,” tegas dia.
Syaugi menyebut politisasi bansos bukan bentuk kepedulian pada rakyat. Melainkan dugaan memanipulasi keberpihakan paslon tertentu yang sarag politik uang. “Kami mengajak untuk mengawasi penyaluran bansos agar sampai ke yang berhak dan tidak jadi objek politisasi,” ujar dia. (Z-3)
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved