Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Bantuan sosial (bansos) merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan pemilu. Pemerintah wajib berikan, rakyat jangan mau dipolitisasi
Isu politisasi bantuan sosial (bansos), Bulog respons pihaknya hanya mengerjakan sesuai arahan pemerintah yaitu sebagai pihak pelaksana dan penyalur.
Pemberian bantuan sosial (bansos) tidak boleh digulirkan untuk selamanya.
Pada penyaluran tersebut para penerima bansos atau biasa disebut keluarga penerima manfaat (KPM) merasa sangat terbantu karena Kantor Pos memudahkan pencairan bantuan.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak akan dihapuskan jika ia terpilih menjadi presiden.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
Survei IPO dilakukan pada 1 Januari hingga 7 Januari 2024. Responden survei mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
KPK memeriksa aliran dana yang diduga masuk ke caleg PAN Faisal Harris terkait dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kemensos.
Basnsos jangan dijadikan alat politik. Hal itu dikarenakan bansos berasal dari APBN bukan dari uang seseorang atau kelompok tertentu.
"Karena kita tahu ini akan ada Pilpres. Ini sangat rentan bantuan tersebut, apalagi bantuan beras disalahgunakan untuk kampanye."
Bansos diberikan kepada masyarakat tanpa ada kaitannya dengan motivasi menaikkan tingkat elektabilitas.
Presiden Jokowi belakangan ini kerap membagi-bagikan bansos ke masyarakat secara langsung. Ini penjelasan Istana.
Selain dibagikan di Kantorpos dan komunitas, Pos Indonesia mendistribusikan bantuan dengan metode diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan poster atau banner Paslon nomor 2 saat Presiden Joko Widodo membagikan Bansos bukan dari unsur negara.
Video mengenai banner itu, diunggah di media sosial X atau dahulu bernama twitter.
Padahal bansos mestinya bersifat temporer dan darurat sebagai pencegahan bertambahnya penduduk miskin.
PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu diperkuat di tahun politik ini.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memastikan bahwa masyarakat selaku penerima betul-betul telah mendapatkan jatah manfaat secara tepat, yaitu 10 kilogram beras setiap bulan.
Penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan disalahgunakan.
Timnas AMIN, Sudirman Said mewanti-wanti bantuan sosial (bansos) bila dijadikan alat politik dapat dikategorikan korupsi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved