Timses AMIN Kritisi Langkah Pemerintah Gencar Bagi Bansos

JURU bicara (jubir) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Surya Tjandra mendorong pemerintah bersikap terbuka terkait tujuan pemberian bantuan sosial (bansos). Program ini diberikan untuk mengentaskan kemiskinan atau terkait pemilu.

"Kalau krisis berarti kemiskinan meningkat, kalau untuk Pemilu itu tidak pantas dilakukan karena memanipulasi kebutuhan rakyat miskin," ujar Surya dalam keterangan tertulis, Selasa, (30/1). 

Ia menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang mengerikan jika terus bertopang pada bansos. Termasuk program makan gratis adalah ironis untuk Indonesia yang sudah masuk kategori negara menengah atas.

Baca juga : FX Rudy Ingatkan Jokowi soal Bagi-Bagi Bansos di Jateng

"Artinya ada kesenjangan besar sekali di antara kelas sosial di Indonesia. GDP kita jadinya semu, karena bukan pencerminan yang riel atas kesejahteraan rakyat," bebernya.

Baca juga : Soal Netralitas, Presiden Jokowi Diminta Contoh Bung Hatta

Ia menambahkan pemerintah seharusnya dapat memakmurkan desa untuk mengurangi ketimpangan. Sayangnya, pemerintah belum punya program penguatan ekonomi desa yang jelas. 

"Ketimpangan jelas meningkat, itu pun sudah diguyur berbagai bansos dan BLT, yang sumbernya dari utang. Serta hanya menyentuh 22,3 juta, jadi tak semua dapat bansos, hanya 20 persen dari yang seharusnya mendapat bantuan. Ini jelas masalah besar!," ungkap Surya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengungkapkan anggaran bansos naik 12 persen di 2024 menjadi Rp53,3 triliun. Kenaikan anggaran itu membuat politisasi bansos semakin besar di tahun politik.

"Ada kecenderungan kalau tren dana bansos iitu naik signifikan. Untuk tahun 2024 angkanya naik Rp53,3 truliun atau 12 persen dibandingkan realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023," ujar Arif. 

Ia menjelaskan anggaran bansos 2024 direncanakan sebesar Rp486,8 triliun. Namun, angka ini kemudian naik Rp53,3 triliun dari realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 sebesar Rp443,5 triliun.

Anggaran ini berpotensi dipolitisasi oleh pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik di Pemilu 2024. Pasalnya, penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan disalahgunakan. (Z-8)