Soal Netralitas, Presiden Jokowi Diminta Contoh Bung Hatta

PAKAR kebinekaan Sukidi berpesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi Pemilu 2024 untuk mencontoh Bung Hatta saat menutup pidato Indonesia Merdeka ihwal cinta tanah air. Dalam pidato tersebut, Bung Hatta berpesan soal cinta pada tanah air. Berangkat dari pesan itu, Sukidi berpesan kepada Presiden Jokowi bahwa hanya keberpihakan presiden semata-mata digunakan untuk kemenangan bangsa dan tanah air tercinta.

"Bukan untuk kemenangan putranya sendiri," kata Sukidi kepada Media Indonesia, Selasa (30/1).

Oleh karenanya, segala keberpihakan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri. Bagi Sukidi, bersikap adil artinya tegak lurus pada keadilan dengan tidak memihak kandidat mana pun. Ia menyebut keberpihakan hanya menodai prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.

Baca juga: Seniman Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi

"Lebih dari itu, pemihakan presiden juga bertentangan dengan prinsip kepantasan publik dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Di samping itu, Sukidi menegaskan bahwa sosial (bansos) merupakan kebijakan publik dalam negara demokrasi yang seharusnya bersifat inklusif, adil, dan sejahtera. Namun, ia berpendapat pada praktiknya saat ini bansos didistribusikan sebagai bagian sistematis dari rekayasa kerja pemenangan politik yang bersifat partisan.

Baca juga: Serang Tom Lembong soal Contekan Jokowi, Luhut Diminta Bijak

Baginya, pendistribusian bansos yang sudah diputuskan untuk diperpanjang sampai Juni 2024 dinilai sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya putaran kedua Pilpres 2024 pada Juni 2024.

"Hal ini menegaskan politisasi kebijakan yang partisan. Kebijakan publik yang didanai negara berbasis dari pajak rakyat justru dijadikan instrumen politik partisan," terangnya.

Sukidi menyebut, pesan bansos yang disampaikan kepada rakyat merupakan bentuk kebaikan personal penguasa alih-alih kebijakan negara yang impersonal, adil, dan setara. Menurutnya, bansos yang disampaikan kepada penerima dari sisi informasi merupakan bentuk manipulasi yang penyesatan publik.

"Dari sisi kebijakan publik, jelas itu bentuk penyelewengan kekuasaan," pungkas Sukidi. (Tri/Z-7)