Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PADA masa kampanye, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kegiatan bagi-bagi beras bertajuk penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog di Sleman, Senin (29/1), dan Bantul, Selasa (30/1). Seribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bagi-bagi beras tersebut, baik di Sleman dan Bantul.
"Ini (penyaluran bantuan pangan cadangan) nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, dan Maret, setuju (atau) mboten (tidak)?" tanya Presiden Jokowi kepada sekitar warga yang hadir.
Masing-masing KPM menerima sekitar 10 kilogram beras premium. Setelah Maret selesai, penyaluran bantuan pangan cadangan akan dilanjutkan pada April, Mei dan Juni. Presiden Jokowi juga mengatakan, akan menghitung lagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika APBN memungkinkan, bantuan pangan cadangan beras akan dilanjutkan lagi.
Baca juga: Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024
Sebelumnya, di gudang Bulog di Sleman, Jokowi menjelaskan, pemerintah menyalurkan penyaluran bantuan pangan cadangan beras karena harga beras yang naik disebabkan oleh gagal panen, baik di dalam negeri maupun negara-negara lain.
Di sisi lain, pemerintah mengalami kesulitan untuk membeli beras dari negara-negara lain karena beras mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Baca juga: Bansos Dirapel, Anies Baswedan: Bantuan Tak Diberikan Mengikuti Kalender Politik
Dosen Ilmu Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim menilai, yang dilakukan Presiden Jokowi adalah sesuatu yang konsisten. Selama ini, ia masuk ke ranah yang operasional yang konkret, termasuk langsung membagi-bagikan beras hingga sertifikat tanah.
Ditanya kaitan bagi-bagi beras dengan masa kampanye, Abdul Gaffar menilai tidak ada kaitannya secara langsung antara penyaluran beras dengan masa kampanye.
“Selama ini, dia (Presiden Jokowi) sering melakukan sesuatu yang tampaknya kecil untuk level presiden, seperti menyerahkan sertifikat, menyerahkan sembako. Itu bagian dari kebiasaan dia untuk menampilkan konektivitas dengan rakyat. Ini cuma bagian dari tren itu saja," kata dia.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved