Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA masa kampanye, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kegiatan bagi-bagi beras bertajuk penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog di Sleman, Senin (29/1), dan Bantul, Selasa (30/1). Seribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bagi-bagi beras tersebut, baik di Sleman dan Bantul.
"Ini (penyaluran bantuan pangan cadangan) nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, dan Maret, setuju (atau) mboten (tidak)?" tanya Presiden Jokowi kepada sekitar warga yang hadir.
Masing-masing KPM menerima sekitar 10 kilogram beras premium. Setelah Maret selesai, penyaluran bantuan pangan cadangan akan dilanjutkan pada April, Mei dan Juni. Presiden Jokowi juga mengatakan, akan menghitung lagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika APBN memungkinkan, bantuan pangan cadangan beras akan dilanjutkan lagi.
Baca juga: Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024
Sebelumnya, di gudang Bulog di Sleman, Jokowi menjelaskan, pemerintah menyalurkan penyaluran bantuan pangan cadangan beras karena harga beras yang naik disebabkan oleh gagal panen, baik di dalam negeri maupun negara-negara lain.
Di sisi lain, pemerintah mengalami kesulitan untuk membeli beras dari negara-negara lain karena beras mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Baca juga: Bansos Dirapel, Anies Baswedan: Bantuan Tak Diberikan Mengikuti Kalender Politik
Dosen Ilmu Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim menilai, yang dilakukan Presiden Jokowi adalah sesuatu yang konsisten. Selama ini, ia masuk ke ranah yang operasional yang konkret, termasuk langsung membagi-bagikan beras hingga sertifikat tanah.
Ditanya kaitan bagi-bagi beras dengan masa kampanye, Abdul Gaffar menilai tidak ada kaitannya secara langsung antara penyaluran beras dengan masa kampanye.
“Selama ini, dia (Presiden Jokowi) sering melakukan sesuatu yang tampaknya kecil untuk level presiden, seperti menyerahkan sertifikat, menyerahkan sembako. Itu bagian dari kebiasaan dia untuk menampilkan konektivitas dengan rakyat. Ini cuma bagian dari tren itu saja," kata dia.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved