Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang disalurkan secara digabung atau dirapel. Anies mengingatkan bansos seharusnya diberikan sesuai waktu dan bukan mengikuti kalender politik.
"Bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan disitu diberikan bansos, ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," kata Anies di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1).
Anies mengatakan bansos jangan dimanfaatkan untuk kebutuhan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin masyarakat sudah cerdas menilai skema penyaluran tak biasa tersebut.
Baca juga: Jokowi Terus Gelontorkan Bansos Pangan
"Jadi program bansos diputuskan oleh pemerintah tapi pilihan rakyat itu keputusan rakyat bukan keputusan pemerintah," ucap Anies.
Anies juga meyakini meskipun masyarakat menerima bansos. Tetapi mereka memilih sosok pemimpin yang membawa gagasan perubahan.
Baca juga: Banjir Bansos Jelang Pencoblosan, BRIN: Jangan Diembel-embeli Politik
"Karena mereka ingin hidup lebih baik, suapaya tidak terus menerus kondisinya berat, kondisi sulit itulah yang merka mau nerima bansos, masa terima bansos gini mau diteruskan sulitnya," ujar Anies.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bansos diberikan pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu. (Z-3)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved