Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang disalurkan secara digabung atau dirapel. Anies mengingatkan bansos seharusnya diberikan sesuai waktu dan bukan mengikuti kalender politik.
"Bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan disitu diberikan bansos, ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," kata Anies di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1).
Anies mengatakan bansos jangan dimanfaatkan untuk kebutuhan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin masyarakat sudah cerdas menilai skema penyaluran tak biasa tersebut.
Baca juga: Jokowi Terus Gelontorkan Bansos Pangan
"Jadi program bansos diputuskan oleh pemerintah tapi pilihan rakyat itu keputusan rakyat bukan keputusan pemerintah," ucap Anies.
Anies juga meyakini meskipun masyarakat menerima bansos. Tetapi mereka memilih sosok pemimpin yang membawa gagasan perubahan.
Baca juga: Banjir Bansos Jelang Pencoblosan, BRIN: Jangan Diembel-embeli Politik
"Karena mereka ingin hidup lebih baik, suapaya tidak terus menerus kondisinya berat, kondisi sulit itulah yang merka mau nerima bansos, masa terima bansos gini mau diteruskan sulitnya," ujar Anies.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bansos diberikan pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu. (Z-3)
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved