Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berharap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani jadi penjaga kewarasan bernegara di tengah isu politisasi bantuan sosial (bansos). Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sebagai pihak yang mengucurkan bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) tersebut.
"Kita berharap sekali dari ibu menkeu untuk bisa menjadi penjaga itu di saat politisasi ini terjadi," kata Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, Selasa, (30/1).
Anies mengatakan saat ini terjadi fenomena menteri ikut-ikutan menyuarakan soal bansos pemerintah saat masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sri Mulyani diharapkan turut menjaga pilar integritas.
Baca juga : Timses AMIN Kritisi Langkah Pemerintah Gencar Bagi Bansos
"Kita berharap menteri keuangan menjadi pilar penjaga integritas, pilar penjaga tektokrasi yang menjauhkan praktik-praktek politisasi yang remeh-temeh ini terjadi di republik ini," ucap Anies.
Baca juga : Menkeu Sri Mulyani: Bansos Merupakan Instrumen di Dalam APBN
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bansos diberikan pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu. (Z-8)
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved