Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) bagi-bagi bantuan sosial (bansos) ke beberapa daerah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di pemilu.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Chico Hakim menuturkan bahwa bentuk kepanikan Jokowi merupakan gestur yang berlebihan.
“Gestur yang berlebihan, menjadi pertanyaan bagi publik terkait posisi elektabilitas Prabowo-Gibran. Dan ini memang sudah diketahui bahwa elektabilitas mereka cenderung menurun terus sejak dua debat capres dan cawapres terakhir,” tegas Chico kepada Media Indonesia, Minggu (28/1).
Baca juga : Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Kampanye Harusnya secara Terhormat
Chico juga menyebut aksi pasangan calon nomor urut dua melakukan segala cara yang ditempuh termasuk bansos, hingga menabrak aturan yang tertulis maupun aturan-aturan yang tidak tertulis adalah bagian dari kepanikan.
Baca juga : Muhaimin Iskandar Senggol Food Estate dan Bansos Berstiker Paslon 2
“Kepanikan bahwa bukan hanya mandek elektabilitasnya bagi Prabowo-Gibran, tetapi juga justru menurut perhitungan di internal kami, elektabilitas mereka menurun, apalagi setelah debat capres dan cawapres terakhir yang dua terakhir,” terang Chico.
“Jadi masyarakat pun semakin bisa menilai, masyarakat bisa menilai bahwa memang ada ketidaknetralan. Masyarakat ini pada umumnya sebenarnya kalau dibilang hanya kelas menengah atas yang peduli dengan demokrasi itu juga sala,” katanya.
Menurut Chico, masyarakat menengah ke bawah saat ini sudah paham bahwa dalam demokrasi diperlukan etika, yaitu batasan moral. Chico menyebut hal tersebut banyak dilabrak oleh paslon nomor urut dua.
Saat ini, lanjut Chico, masyarakat bisa menilai bahwa Prabowo-Gibran bukan pilihan yang tepat untuk melanjutkan kerja-kerja yang dilakukan Presiden RI Jokowi, meski Jokowi memberikan sinyal dukung Prabowo-Gibran.
“Tapi kan masyarakat juga bisa melihat bahwa sosok Prabowo maupun Gibran itu bukan sosok yang sama, yang lincah dan gesit, hingga memperhatikan penderitaan rakyat seperti Jokowi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua TKN Silfester Matutina membantah pernyataan pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menganggap adanya tanda kepanikan dari Jokowi. Dia menyebut paslon nomor urut 02 justru unggul di banyak papan survei belakangan ini.
"Tidak ada kepanikan sama sekali yang melanda Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran dan pendukungnya. Prabowo-Gibran saat ini lagi hepi banget merajai semua survei dan sambutan masyarakat untuk Prabowo-Gibran dan Pak Jokowi sangat tinggi di seluruh Indonesia," tegasnya. (Z-8)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved