Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) bagi-bagi bantuan sosial (bansos) ke beberapa daerah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di pemilu.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Chico Hakim menuturkan bahwa bentuk kepanikan Jokowi merupakan gestur yang berlebihan.
“Gestur yang berlebihan, menjadi pertanyaan bagi publik terkait posisi elektabilitas Prabowo-Gibran. Dan ini memang sudah diketahui bahwa elektabilitas mereka cenderung menurun terus sejak dua debat capres dan cawapres terakhir,” tegas Chico kepada Media Indonesia, Minggu (28/1).
Baca juga : Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Kampanye Harusnya secara Terhormat
Chico juga menyebut aksi pasangan calon nomor urut dua melakukan segala cara yang ditempuh termasuk bansos, hingga menabrak aturan yang tertulis maupun aturan-aturan yang tidak tertulis adalah bagian dari kepanikan.
Baca juga : Muhaimin Iskandar Senggol Food Estate dan Bansos Berstiker Paslon 2
“Kepanikan bahwa bukan hanya mandek elektabilitasnya bagi Prabowo-Gibran, tetapi juga justru menurut perhitungan di internal kami, elektabilitas mereka menurun, apalagi setelah debat capres dan cawapres terakhir yang dua terakhir,” terang Chico.
“Jadi masyarakat pun semakin bisa menilai, masyarakat bisa menilai bahwa memang ada ketidaknetralan. Masyarakat ini pada umumnya sebenarnya kalau dibilang hanya kelas menengah atas yang peduli dengan demokrasi itu juga sala,” katanya.
Menurut Chico, masyarakat menengah ke bawah saat ini sudah paham bahwa dalam demokrasi diperlukan etika, yaitu batasan moral. Chico menyebut hal tersebut banyak dilabrak oleh paslon nomor urut dua.
Saat ini, lanjut Chico, masyarakat bisa menilai bahwa Prabowo-Gibran bukan pilihan yang tepat untuk melanjutkan kerja-kerja yang dilakukan Presiden RI Jokowi, meski Jokowi memberikan sinyal dukung Prabowo-Gibran.
“Tapi kan masyarakat juga bisa melihat bahwa sosok Prabowo maupun Gibran itu bukan sosok yang sama, yang lincah dan gesit, hingga memperhatikan penderitaan rakyat seperti Jokowi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua TKN Silfester Matutina membantah pernyataan pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menganggap adanya tanda kepanikan dari Jokowi. Dia menyebut paslon nomor urut 02 justru unggul di banyak papan survei belakangan ini.
"Tidak ada kepanikan sama sekali yang melanda Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran dan pendukungnya. Prabowo-Gibran saat ini lagi hepi banget merajai semua survei dan sambutan masyarakat untuk Prabowo-Gibran dan Pak Jokowi sangat tinggi di seluruh Indonesia," tegasnya. (Z-8)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved