Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) meminta DPR RI memanggil menteri-menteri yang ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial (bansos). Pasalnya, aksi itu dianggap mengarah pada politisasi bansos.
"Kita mengimbau pertama kepada DPR. DPR harus bersikap, panggil itu menteri-menteri yang membagi bansos. Tanya itu apa sudah tepat sasaran, ada politisasi atau tidak. Cek itu dan bisa ditegur menteri-menterinya," kata Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam program Crosscheck by Medcom, Minggu (21/1).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo kerap melibatkan para menteri selain Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bansos. Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) adalah pihak yang memiliki kewenangan itu.
"Makanya seharusnya ini dikembalikan kepada Kementerian Sosial, jangan menteri-menteri, menteri perdagangan, menko yang bagi-bagi bansos. Itu kan tidak tepat. Itu menjadi persoalan," ucap Ari.
Selain DPR RI, ia juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memanggil para menteri tersebut. Politisasi bansos harus ditindak serius.
"Bawaslu ingat ini, tidak boleh diam, Bawaslu di pusat tentunya untuk memanggil menteri-menteri yang terkait dengan pembagian Bansos. Lalu menjadikan ini sebagai politik uang harus disikapi oleh Bawaslu," tandasnya. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved