Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) meminta DPR RI memanggil menteri-menteri yang ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial (bansos). Pasalnya, aksi itu dianggap mengarah pada politisasi bansos.
"Kita mengimbau pertama kepada DPR. DPR harus bersikap, panggil itu menteri-menteri yang membagi bansos. Tanya itu apa sudah tepat sasaran, ada politisasi atau tidak. Cek itu dan bisa ditegur menteri-menterinya," kata Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam program Crosscheck by Medcom, Minggu (21/1).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo kerap melibatkan para menteri selain Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bansos. Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) adalah pihak yang memiliki kewenangan itu.
"Makanya seharusnya ini dikembalikan kepada Kementerian Sosial, jangan menteri-menteri, menteri perdagangan, menko yang bagi-bagi bansos. Itu kan tidak tepat. Itu menjadi persoalan," ucap Ari.
Selain DPR RI, ia juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memanggil para menteri tersebut. Politisasi bansos harus ditindak serius.
"Bawaslu ingat ini, tidak boleh diam, Bawaslu di pusat tentunya untuk memanggil menteri-menteri yang terkait dengan pembagian Bansos. Lalu menjadikan ini sebagai politik uang harus disikapi oleh Bawaslu," tandasnya. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved