Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) meminta DPR RI memanggil menteri-menteri yang ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial (bansos). Pasalnya, aksi itu dianggap mengarah pada politisasi bansos.
"Kita mengimbau pertama kepada DPR. DPR harus bersikap, panggil itu menteri-menteri yang membagi bansos. Tanya itu apa sudah tepat sasaran, ada politisasi atau tidak. Cek itu dan bisa ditegur menteri-menterinya," kata Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam program Crosscheck by Medcom, Minggu (21/1).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo kerap melibatkan para menteri selain Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bansos. Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) adalah pihak yang memiliki kewenangan itu.
"Makanya seharusnya ini dikembalikan kepada Kementerian Sosial, jangan menteri-menteri, menteri perdagangan, menko yang bagi-bagi bansos. Itu kan tidak tepat. Itu menjadi persoalan," ucap Ari.
Selain DPR RI, ia juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memanggil para menteri tersebut. Politisasi bansos harus ditindak serius.
"Bawaslu ingat ini, tidak boleh diam, Bawaslu di pusat tentunya untuk memanggil menteri-menteri yang terkait dengan pembagian Bansos. Lalu menjadikan ini sebagai politik uang harus disikapi oleh Bawaslu," tandasnya. (Z-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved