Headline

Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.

Fokus

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.

Jokowi Harus Hentikan Aksi Bagi-Bagi Bansos, Kembalikan ke Kemensos

Yakub Pryatama Wijayaatmaja
25/1/2024 17:35
Jokowi Harus Hentikan Aksi Bagi-Bagi Bansos, Kembalikan ke Kemensos
Ilustrasi bansos pangan(Dok.MI)

DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago membeberkan sudah seharusnya Presiden RI Joko Widodo menghentikan aksinya turun langsung membagikan bansos ke masyarakat.

“Saya setuju mendukung ada pengalihan yaitu bansos dikembalikan ke Kementerian Sosial. Kalau memang tidak ingin terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara untuk menggendong anak Jokowi yang namanya Gibran,” tegas Pangi kepada Media Indonesia, Kamis (25/1).

“Negara ini bukan hanya punya Jokowi dan Gibran. Bantuan-bantuan pemerintah ini gak boleh diklaim hanya untuk bantuan Jokowi dan Gibran gak boleh,” tambahnya.

Baca juga: Jokowi Dinilai Gunakan Bansos untuk Menaikkan Kepuasan Masyarakat

Pangi menambahkan founding fathers Indonesia bukan hanya Jokowi dan anaknya.

Apalagi, kata Pangi, Jokowi yang sebelumnya menyatakan pejabat harus netral saja banyak jajaran pemerintahannya yang berpihak ke salah satu paslon. “Jadi gak kebayang apa yang akan terjadi ke depan. Makanya biang kerok semua ini presiden. Potensi abuse of power sangat kentara,” ucapnya.

Baca juga: 

Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Penyaluran Bansos Kerap Tak Libatkan Kemensos, Risma Dinilai Perlu Mundur

“Makanya biang kerok dari semua itu adalah presiden. Jadi praktik bernegara presiden ini sangat jahat. Betul-betul untuk golongan presiden Jokowi saja. Ini sangat tidak fair. Pemilu yang partisan dan presidennya tidak punya wibawa,” paparnya.

Pangi menegaskan pemerintah tak boleh tutup mata jika ke depannya terjadi bentrok rakyat dengan aparat akibat akselerasi Jokowi.

“Kalau gak mau dukung Prabowo-Gibran akan dicari-cari kasusnnya. Ini negara apaan? Kalau itu terjadi, ini negara kekuasaan bukan negara hukum. Jadi kembalikan saja semua,” ungkapnya.

Pangi juga menyarankan agar pars menteri yang sudah menyatakan keterpihakannya kepada paslon tertentu agar segera mundur dari jabatannya. (Ykb/Z-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya