Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago membeberkan sudah seharusnya Presiden RI Joko Widodo menghentikan aksinya turun langsung membagikan bansos ke masyarakat.
“Saya setuju mendukung ada pengalihan yaitu bansos dikembalikan ke Kementerian Sosial. Kalau memang tidak ingin terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara untuk menggendong anak Jokowi yang namanya Gibran,” tegas Pangi kepada Media Indonesia, Kamis (25/1).
“Negara ini bukan hanya punya Jokowi dan Gibran. Bantuan-bantuan pemerintah ini gak boleh diklaim hanya untuk bantuan Jokowi dan Gibran gak boleh,” tambahnya.
Baca juga: Jokowi Dinilai Gunakan Bansos untuk Menaikkan Kepuasan Masyarakat
Pangi menambahkan founding fathers Indonesia bukan hanya Jokowi dan anaknya.
Apalagi, kata Pangi, Jokowi yang sebelumnya menyatakan pejabat harus netral saja banyak jajaran pemerintahannya yang berpihak ke salah satu paslon. “Jadi gak kebayang apa yang akan terjadi ke depan. Makanya biang kerok semua ini presiden. Potensi abuse of power sangat kentara,” ucapnya.
Baca juga:
Penyaluran Bansos Kerap Tak Libatkan Kemensos, Risma Dinilai Perlu Mundur
“Makanya biang kerok dari semua itu adalah presiden. Jadi praktik bernegara presiden ini sangat jahat. Betul-betul untuk golongan presiden Jokowi saja. Ini sangat tidak fair. Pemilu yang partisan dan presidennya tidak punya wibawa,” paparnya.
Pangi menegaskan pemerintah tak boleh tutup mata jika ke depannya terjadi bentrok rakyat dengan aparat akibat akselerasi Jokowi.
“Kalau gak mau dukung Prabowo-Gibran akan dicari-cari kasusnnya. Ini negara apaan? Kalau itu terjadi, ini negara kekuasaan bukan negara hukum. Jadi kembalikan saja semua,” ungkapnya.
Pangi juga menyarankan agar pars menteri yang sudah menyatakan keterpihakannya kepada paslon tertentu agar segera mundur dari jabatannya. (Ykb/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved