Berita Terbaru Baleg DPR RI Hari Ini

Demo Tolak RUU Pilkada di DPR/MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

KEPOLISIAN mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengamankan aksi beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI.  

Pengesahan UU Pilkada Berpotensi Ganggu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

REVISI Undang-Undang Pilkada yang dilakukan kemarin, Rabu (21/8/2024), dan segera disahkan hari ini lewat Rapat Paripurna di DPR RI

KPU Harus Gerak Cepat Selamatkan Putusan MK

SETELAH DPR dan pemerintah sepakat merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pilkada, Rabu (21/8/2024) kemarin.

Muhammadiyah Bersuara Kecam DPR yang Melawan MK

SEKRETARIS Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan rencana DPR mengesahkan RUU Pilkada sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kawal Putusan MK, Mahasiswa Nyalakan 'Peringatan Darurat'

Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia mulai  menyalakan sinyal peringatan darurat seiring langkah DPR menyepakati RUU Pilkada yang mengabaikan putusan MK.

Proyek Cepat RUU Pilkada, PDIP: Ini Maunya Istana

PDIP enggan ambil pusing dengan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam merevisi UU Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Agung

Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Ke Rapat Paripurna untuk Dijadikan UU

Baleg DPR RI sepakat membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke rapat paripurna (rapur).

PDIP Kecam Baleg DPR karena tidak Hormati MK

FRAKSI PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI mengecam Badan Legislasi (Baleg) karena tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Desak KPU Jangan Tiru DPR Jadi Pembangkang Konstitusi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) jadi satu-satunya pihak yang dapat diharapkan untuk menegakkan kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah.

Istana: Terbentuknya Panja RUU UU Pilkada Berpotensi Dispute dengan MK

ISTANA menyampaikan bahwa tugas utama bahwa tugas utama mereka yaitu menjalankan undang-undang.

DPR Ubah Aturan Lagi, Pilkada 2024 Disebut Inkonstitusional

Pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui RUU Pilkada dinilai membuat penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi tak konstitusional. 

Baleg DPR Utak-atik Putusan MK, Perubahan Ambang Batas Hanya untuk Partai Tanpa Kursi DPRD

Baleg DPR menyepakati ambang batas minum suara yang telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengusung calon kepala daerah hanya berlaku bagi partai nonparlemen. 

RUU Pilkada Baru Dibahas Hari Ini, Mendagri: Kami Hormati DPR

Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan surat terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada dengan DPR RI sejak 22 Januari 2024.

DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Cagub Dihitung saat Pelantikan, Ikut Putusan MA

Panja RUU Pilkada menyepakati batas minumum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan

DPR Jangan Bersiasat Khianati Rakyat

PAKAR Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meminta DPR untuk tidak bersiasat dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Politikus Golkar Klaim Baleg tidak Berniat Anulir Putusan MK

Baleg DPR RI disebut-sebut ingin menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Mendagri: Pembahasan RUU Pilkada Disesuaikan dengan Isu Aktual

Mendagri Tito Karnavian sepakat dibentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).

Panja RUU Pilkada Fokus Bahas 16 DIM, Ada Perubahan Redaksi dan Substansi

Pemerintah dab Baleg DPR sepakat untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR.

Baleg Bisa Ubah Redaksional Putusan MK yang Disadur ke RUU Pilkada

Baleg DPR RI  memastikan tak akan menganulir putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita

Urgensi Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga Mandiri di Tiap Daerah

Percepatan Profesor: Solusi atau Risiko Baru?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia