Berita Terbaru Baleg DPR RI Hari Ini

Ketua Baleg DPR RI: Aglomerasi Ditunjuk Presiden Bukan Langsung Dipimpin Wapres

KETUA Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kepala Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan ditunjuk presiden.

Jangan Sampai Aglomerasi Jakarta Menabrak Prinsip Otonomi Daerah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berharap prinsip dari aglomerasi yang melekat dengan Jakarta tidak menabrak prinsip otonomi daerah yang melekat dengan kota-kota satelit.

Baleg DPR RI Targetkan RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idul Fitri

RANCANGAN Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri.

Pembahasan RUU DKJ Harus Libatkan Partisipasi Masyarakat

Pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik.

DPR: Konsep Dewan Aglomerasi di RUU DKJ Sudah Dibahas Sejak Lama

Anggota Baleg DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan konsep Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sudah dibahas sejak lama.

RUU DKJ Direncanakan Selesai Dibahas di Tingkat Pertama pada Masa Sidang IV

Anggota Baleg DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan RUU DKJ direncanakan selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024.

Rapat Baleg DPR akan Bahas Pasal Kontroversial di RUU DKJ

Rapat panja Baleg DPR soal RUU DKJ akan digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial di RUU tersebut.

RUU DKJ Dibahas Baleg Bersama Pemerintah pada 13 Maret

Baleg DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Rabu, 13 Maret 2024.

Pembahasan RUU DKJ Dikebut

Baleg DPR mempercepat pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta karena status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis pada 15 Februari 2024.

RUU Daerah Khusus Jakarta Segera Dibahas Pemerintah dan DPR

RUU DKJ segera dibahas DPR RI dan pemerintah. Pemerintah disebut sudah mengirimkan surat kepada DPR dan menugaskan kementerian terkait untuk membahasnya.

Kepala Desa Setuju RUU Desa Disahkan Setelah Pemilu 2024

Perwakilan kepala desa sepakat menunggu pengesahan RUU Desa sampai Pemilu 2024 usai, seusai menemui Ketua DPR Puan Maharani.

Putusan RUU DKJ Harus Pertimbangkan Kondusifitas Pemilu

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengungkapkan sikap fraksi partai yang menunjukan penolakan terhadap RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan dari masing-masing. 

Baleg Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas ke Tingkat Selanjutnya

Terkait Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur dalam Pasal 10. Fraksi Partai Gerindra berpandangan Gubernur dan Wakil Gubernur perlu ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Baleg DPR Setuju RUU DKJ Dibawa ke Paripurna

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi Didorong Masuk ke RUU DKI

KAUKUS Muda Betawi merampungkan draf usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

DPR Perkuat Fungsi Kewenangan Ombudsman

BADAN Legislasi DPR sedang menggodok penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pimpinan DPR Dianggap tidak Prioritaskan RUU PPRT

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) semakin tidak memiliki kejelasan. Tidak ada tanda-tanda rancangan aturan itu untuk segera disahkan.

DPR Bantah Dahulukan RUU yang Menguntungkan

BADAN Legislasi DPR (Baleg) menolak jika disebut mendahulukan pembahasan RUU yang lebih menguntungkan anggota DPR seperti pembahasan RUU Desa dibandingkan RUU lain

Ketidakhadiran Anggota DPR di Rapur Diklaim karena Prioritaskan Konstituen

ANGGOTA Badan Legislasi DPR (Baleg) Luluk Nur Hamidah membenarkan anggota DPR yang hadir secara fisik tidak sampai 50 anggota dalam Rapat Paripurna (Rapur) Penyampaian

Baleg Setuju Usulan Dana Desa 20 Persen dari Transfer Daerah

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati usulan 20 persen dana desa berasal dari dana transfer daerah.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia