Berita Terbaru Baleg Dpr Ri Hari Ini

Ini Alasan DPR Kebut Revisi UU Kementerian Negara

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.

Draf Revisi UU Penyiaran Berangus Pengawasan oleh Pers

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi sekaligus pengawasan publik di ruang digital.

Legislator PKS ini Kaget Wacana Penambahan Kementerian Langsung Dibahas di DPR

Mardani Ali Sera kaget soal kegiatan rapat badan legislatif (baleg) yang membahas revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara di DPR, Selasa siang (14/5).

Regulasi Penyiaran Jangan Batasi Kreativitas

Konten film, serial, hingga siniar yang tayang dalam platform digital bakal diatur dengan munculnya revisi Undang-Undang Penyiaran.

RUU DKJ Maksimal Disahkan 4 April

Fraksi-fraksi tidak ada perbedaan pandangan kecuali fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rancangan beleid tersebut.

RUU DKJ: 7 Poin Penting Disepakati DPR dan Pemerintah

BADAN Legislasi atau Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) segera dibawa ke rapat paripurna DPR

Pembahasan RUU DKJ Dinilai Tergesa-gesa dan Tidak Melibatkan Publik

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disepakati oleh delapan fraksi dan rapat pleno yang digelar oleh Badan Legislasi DPR pada Senin (18/3) malam.

PKS Nilai Pembahasan RUU DKJ Tergesa-gesa

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Ansory Siregar nilai pembahasan RUU DKJ dibahas tergesa-gesa.

NasDem Harap DKJ Jangan Dijadikan Ajang Proyek

Fraksi NasDem berharap dengan pindahnya ibu kota negara, Jakarta jangan menjadi ajang proyek, tapi harus perwujudan dari amanat konstitusi.

NasDem Apresiasi RUU DKJ Beri Hak Politik Warga Jakarta

NasDem mengapresiasi RUU DKJ mempertahankan hak politik warga Jakarta di mana gubernur dan wakilnya dipilih melalui Pilkada.

NasDem Persoalkan Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Diatur Jelas di RUU DKJ

NasDem menyoal ketua dan keanggotaan Dewan Kawasan Aglomerasi yang tidak diatur secara jelas dalam RUU DKJ.

DPR Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta untuk Disahkan Menjadi Undang-Undang

Pemerintah dan Baleg DPR telah sepakat untuk membawa RUU DKJ ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Pemberian Kewenangan Atributif kepada Wapres Dinilai tidak Tepat

Rencana itu harus mempertimbangkan konstitusi.

Bahas RUU DKJ, Anggota Baleg DPR RI Usul Pembentukan Majelis Rakyat Jakarta

ANGGOTA Badan Legislatif DPR Santoso mengusulkan pembentukan Majelis Rakyat Jakarta. Majelis itu diproyeksikan menjadi wadah khusus orang Betawi untuk berada dalam pemerintahan daerah.

Ketua Baleg DPR RI: Aglomerasi Ditunjuk Presiden Bukan Langsung Dipimpin Wapres

KETUA Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kepala Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan ditunjuk presiden.

Jangan Sampai Aglomerasi Jakarta Menabrak Prinsip Otonomi Daerah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berharap prinsip dari aglomerasi yang melekat dengan Jakarta tidak menabrak prinsip otonomi daerah yang melekat dengan kota-kota satelit.

Baleg DPR RI Targetkan RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idul Fitri

RANCANGAN Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri.

Pembahasan RUU DKJ Harus Libatkan Partisipasi Masyarakat

Pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik.

DPR: Konsep Dewan Aglomerasi di RUU DKJ Sudah Dibahas Sejak Lama

Anggota Baleg DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan konsep Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sudah dibahas sejak lama.

RUU DKJ Direncanakan Selesai Dibahas di Tingkat Pertama pada Masa Sidang IV

Anggota Baleg DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan RUU DKJ direncanakan selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024.

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

Ironi Dasamuka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia