Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DRAF Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran memunculkan polemik. RUU Penyiaran diklaim bukan bermaksud melemahkan peran pers. Pembaruan itu dinilai penting untuk merespons perubahan saat ini.
"Tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan revisi UU penyiaran," kata anggota Komisi I DPR Nurul Arifin saat dihubungi, Kamis, 16 Mei 2024.
Nurul mengatakan ada beberapa pokok pembahasan dalam revisi UU penyiaran. Misalnya penyiaran dengan teknologi digital dan penyelenggaraan platform digital penyiaran hingga perluasan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Baca juga : Kominfo Harap DPR RI Bisa Terapkan Meaningful Participation dalam RUU Penyiaran
"Termasuk penegasan migrasi analog ke digital atau analog switch-off," papar politikus Partai Golkar itu.
Nurul menyebut pihaknya membuka diri terhadap berbagai masukan dari seluruh masyarakat. Sebab, revisi beleid itu masih akan diharmonisasi di Badan Legislasi atau Baleg DPR RI.
"Rancangan undang-undang yang beredar bukan produk yang final sehingga masih sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan norma," jelas dia.
Nurul menjelaskan urgensi merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penyegaran substansi penting dalam merespons perkembangan teknologi saat ini.
"Kita memerlukan penguatan regulasi penyiaran digital, jadi secara substansi kita memang membutuhkan revisi UU penyiaran," ucap dia. (Z-7)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved