NEWSTICKER

Draf Revisi UU Penyiaran Berangus Pengawasan oleh Pers

Media Indonesia

15/5/2024 05:15

Draf Revisi UU Penyiaran Berangus Pengawasan oleh Pers — Ketua Umum Dewan Pers Ninik Rahayu.(MI/AGUS M)

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi sekaligus pengawasan publik di ruang digital. Salah satu poin yang menjadi perdebatan ialah larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Koordinator Divisi Riset Remotivi Muhammad Heychael menyoal alasan larangan itu untuk menjaga agar proses penyelidikan tidak terganggu oleh opini publik. Padahal, pengawasan pers justru mengawal agar proses penyelidikan tidak keluar dari prinsip dan norma hukum.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8622

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Israel Tetap Larang Jurnalis Asing Masuk Gaza meski Perbatasan Rafah Dibuka
27/1/2026 22:13
Mahkamah Agung Israel menunda putusan petisi FPA. Zionis bersikeras melarang jurnalis asing masuk Gaza dengan alasan keamanan meski perang sudah berjalan dua tahun.
Jurnalis Filipina Frenchie Mae Cumpio Divonis 12 Tahun Penjara atas Dakwaan Terorisme
22/1/2026 10:15
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
3 Jurnalis Gaza Tewas dalam Serangan Udara Israel
22/1/2026 08:12
Tiga jurnalis Palestina tewas saat bertugas untuk lembaga bantuan Mesir di Gaza.
MK Tegaskan Jurnalis tak Bisa Dipidana, Pakar: Langkah Progresif Kawal Demokrasi
19/1/2026 19:28
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Kebebasan Pers Terancam? FBI Geledah Rumah Wartawan Washington Post
16/1/2026 05:44
Departemen Kehakiman AS di bawah Pam Bondi mengambil langkah ekstrem dengan menyita perangkat wartawan Hannah Natanson terkait penyelidikan kebocoran dokumen rahasia.
Nostalgia (Ber)Demokrasi
01/10/2025 05:10
Demokrasi tak alergi atas masukan dan kritik dari dan oleh rakyat. Demokrasi juga tidak tuna-'teguran' dan 'koreksian'. Sebagai konsep, demokrasi tidak pernah 'kaku' dan 'beku'.
Pembenahan Royalti Musik Perlu Adopsi Inovasi Teknologi
20/11/2025 13:25
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Masih Berlapis dan Sektoral
06/11/2025 19:20
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025
24/9/2025 06:15
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI Tetapkan 67 RUU Prolegnas 2026, RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas 2025
24/9/2025 05:53
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
Baleg tak Bisa Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Tahun Ini
10/9/2025 19:39
ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.
DPR Bisa Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
04/9/2025 16:14
Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.