Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi sekaligus pengawasan publik di ruang digital. Salah satu poin yang menjadi perdebatan ialah larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.
Koordinator Divisi Riset Remotivi Muhammad Heychael menyoal alasan larangan itu untuk menjaga agar proses penyelidikan tidak terganggu oleh opini publik. Padahal, pengawasan pers justru mengawal agar proses penyelidikan tidak keluar dari prinsip dan norma hukum.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8622
CALON Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung berkunjung ke kantor Metro TV disela jadwal kampanye Pilkada Jakarta.
Namun, Benny tidak membeberkan identitas ketiga oknum Polri itu. Begitu pula bentuk tindakan tegas yang akan diberikan.
Regulator penyiaran Tiongkok melarang BBC World News mengudara di negara itu pada Kamis (11/2). Tiongkok menilai media massa tersebut melanggar pedoman pemberitaan soal minoritas Uighur.
Karya seni Yazici dari sel penjaranya di Turki ditampilkan di tiga halaman terbentang yang berjudul "Art of Darkness" yang diterbitkan di The Washington Post pada Mei 2021.
Dua eksekutif media massa Apple Daily yang dikenal sebagai prodemokrasi Hong Kong, Ryan Law dan Cheung Kim-hung , mulai disidangkan.
IRIB menuduh AS menekan kebebasan berekspresi dan bergabung dengan Israel serta Arab Saudi untuk memblokir media pro-perlawanan yang mengungkap kejahatan sekutu AS di wilayah tersebut.
DPR diingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengingat sejak dibacakan.
Baleg DPR RI memastikan tak akan menganulir putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Pemerintah dab Baleg DPR sepakat untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR.
Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).
Mendagri Tito Karnavian sepakat dibentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved