Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sturman Panjaitan dan Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas berdebat terkait efektivitas penambahan kementerian dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Debat kedua partai terjadi saat rapat panitia kerja Baleg DPR yang membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (15/5).
Di dalam Rapat baleg tersebut diusulkan agar RUU Kementerian Negara tidak mengatur jumlah kementerian.
Baca juga : PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian Negara
Dalam rapat, diusulkan agar jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Aturan itu diusulkan ketika santer isu Prabowo ingin punya kementerian berjumlah 40. Padahal, UU Kementerian Negara mengatur maksimal kementerian berjumlah 34.
Sturman pun mengkritisi efektivitas apabila Prabowo punya kabinet gemuk. Dia menyoroti keuangan negara yang terbatas, sementara kementerian malah ingin ditambah.
Baca juga : Dapat Dukungan Fraksi, Baleg Prioritaskan Revisi UU Kementerian Negara
"Berkaitan dengan efektivitas, wah berat Pak. Sementara kita enggak mampu biayain mereka semua," tegas Sturman.
Merespons pernyataan Sturman, Supratman menyebut bahwa urusan keuangan negara merupakan tanggung jawab pemerintah bukan DPR.
"Pemerintah yang akan tentukan, beliau (presiden terpilih Prabowo) akan mempertanggungjawabkan tugas lima tahunan termasuk anggaran," terang Supratman.
Baca juga : Ketua Baleg DPR RI: RUU Kementerian Negara Hanya Menghilangkan Angka 34 Menteri
Sturman kembali menyoroti soal penambahan menteri yang dinilai tak relevan. Menurutnya, efektif saja tidak cukup melainkan juga harus efisien.
Sturman ingin dalam pasal RUU Kementerian Negara ditambahkan penjelasan soal efisiensi dan efektivitas sebuah kabinet pemerintahan.
"Jadi efisiensi perlu diperlukan juga Pak, jangan cuma efektifitas. Untuk membunuh seekor nyamuk, pakai bom itu efektif Pak, tapi enggak efisien, gitu lho," tambahnya. (Ykb/Z-7)
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
Kepolisian merupakan unsur utama dalam pembentukan negara modern.
PADA 3 Februari, Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan spektrum organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Ini tentunya mesti diuji, baik di tingkat konsep maupun fakta sehingga kita bisa berharap semua itu menjadi nyata bagi upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto hadir dalam acara Mujahadah Kubro memperingati Hari Lahir (Harlah) Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan penguatan hubungan strategis Australia-Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Jakarta 2026 Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved