Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Baleg DPR memnbahas masa jabatan kepala desa yang direvisi dari masa jabatan sebelumnya enam tahun, menjadi sembilan tahun.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak setuju dengan usulan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regulasi terkait wakil kepala desa turut diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan, hal ini demi menyikapi maraknya kasus kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) belakangan ini.
Perempuan saat ini juga layak untuk mendapati jabatan hakim, jaksa dan lembaga-lembaga yudisial lainnya termasuk Komisi Yudisial.
Kali ini, relawan pendukung Bacaleg DPR dai PDI Perjuangan membagikan sembako kepada masyarakat di Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah..
RUU PPRT akan menjadi payung hukum yang melindungi, baik pekerja rumah tangga di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ketua Relawan Sedulur Saklawase, Sayoga mengatakan, bantuan sosial diserahkan kepada warga Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan menggelar pengajian bersama dengan Ibu-ibu.
Relawan Sedulur Saklawase juga menyerahkan bantuan sosial kepada Komunitas Ibu-ibu Muslimat Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.
RUU PPRT diharapkan segera mendapat surat presiden (surpres) untuk pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR.
Jika STR berlaku seumur hidup, banyak nakes atau dokter yang sulit diawasi karena setiap periode tertentu semestinya ada pengawasan atau peninjauan ulang soal izin praktiknya.
DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Selasa (21/3).
Beleid RUU PPRT akan dibawa dalam rapat paripurna DPR 21 Maret untuk disahkan menjadi inisiatif DPR.
Willy yakin daftar inventaris masalah (DIM) telah disusun oleh pemerintah sehingga pembahasan RUU PPRT dapat segera dilakukan.
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR seperti pahlawan kesiangan karena baru getol membela rakyat jelang Pemilu 2024.
Fraksi NasDem DPR RI mendesak Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk segera membawa RUU PPRT untuk masuk Sidang Paripurna dan menyayangkan isu penundaan pengesahan RUU PPRT.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lestari Moerdijat mengungkap Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus segera disahkan untuk lindungi perempuan adat.
SAAT ini Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan menjadi usulan inisiatif DPR walau Fraksi PKS menolak usulan tersebut.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan ruang kepada presiden dalam kondisi tertentu untuk menerbitkan Perpu.
Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengatakan dalam penyusunan RUU, DPR ingin memastikan kualitas produk perundangan-undangan yang baik bukan sekadar cepat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved