Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Terkait penundaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Ketua Panja RUU PPRT DPR RI, Willy Aditya, mengatakan sebelumnya Fraksi Partai NasDem sudah mendesak Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk segera membawa RUU PPRT untuk masuk sidang paripurna.
"Kami mendapat laporan dalam Bamus 9 Februari2023 terakhir itu Fraksi Partai NasDem menegaskan untuk segera diparipurnakan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (9/3).
Lebih lanjut, Bamus mengatakan bahwa RUU PPRT sudah disampaikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun, hari ini RUU PPRT malah mengalami penundaan.
Baca juga: DPR Diminta Segera Sahkan RUU PPRT - Media Indonesia
Willy pun akan meminta konfirmasi dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel terkait penundaan ini. Pasalnya, dikatakan bahwa penundaan ini merupakan hasil dari rapat pimpinan DPR RI.
"Kami punya Wakil Ketua DPR sedang kami konfirmasi apakah benar itu keputusan Rapim dan kapan keputusan itu terjadi. Tentu ini sangat disayangkan dengan kondisi seperti ini," tandasnya.
(Z-9)
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Kreativitas anak-anak muda di zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Untuk itu, mereka membutuhkan ruang untuk berekspresi dan harus difasilitasi.
DPR tidak bisa bertindak di luar aturan khususnya tata tertib. Pernyataan ini sekaligus menjawab tentang kemungkinan deadlock hingga waktu pendaftaran calon di KPU pada 27 Agustus nanti.
Untuk bisa dibawa ke Rapat Paripurna, RUU PPRT harus lebih dahulu dibahas dalam rapat Bamus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved