Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Dari 1.349 yang mengikuti asesmen, sebanyak 1.274 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan 75 peserta tidak memenuhi syarat.
Sebelumnya beredar potongan surat yang disebut-sebut milik lembaga antirasuah itu yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri tanpa tanggal.
PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menyebut bahwa perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengikuti sistim hukum nasional.
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak perlu menjadi landasan kelulusan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan masyarakat yang mendukung KPK tidak boleh terus berpolemik tapi mencari solusi atas 75 pegawai yang terancam dibuang lewat TWK.
TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior seperti Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dan lain-lain.
Dia mendapat pertanyaan apakah pernah mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain.
MANTAN Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan 75 pegawai yang tidak lolos ujian PNS karena tuduhan taliban dan lainnya harus diperjuangkan, karena mereka masih sangat layak.
Selama pemberlakuan larangan tersebut, setiap ASN dan PTT-PK wajib absen melalui e-presensi mobile setiap hari.
Asrul Sani mengungkapkan pemerintah dan DPR memiliki kesepakatan untuk tidak mengurangi sejumlah pegawai KPK yang sudah lama bekerja
Pemkab Purwakarta telah menyiapkan sanksi kepada ASN yang nekat mudik karena dianggap indisipliner, beruoa pemotongan tunjangan kinerja dinamis (TKD).
Ia pun menyayangkan adanya pemikiran-pemikiran yang beranggapan bahwa penyidik KPK tidak boleh ASN karena harus independen.
Ia mengatakan tidak semestinya ASN mengeluarkan petisi yang berisikan pembayaran THR yang disertai tunjangan kinerja (tukin).
"Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang,"
Pemkab Sleman akan memberikan sanksi administratif bagi yang melakukan pelanggaran mekat mudik. Sanksi itu berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Anggota DPR RI Arsul Sani meminta Kesekjenan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus transparan dan menjelaskan kepada publik terkait proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Larangan mudik itu berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Pertimbangannya, pembukaan hasil TWK perlu dihadiri oleh pimpinan lengkap serta seluruh pejabat struktural KPK.
PULUHAN pegawai KPK disebut-sebut tak lolos tes assessment untuk alih status menjadi ASN, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Sekjen KPK bilang hasil tes alih status ASN masih tersegel.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved