EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menganggap kebijakan pemerintah soal Work from Bali atau bekerja dari Bali yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak tepat. Menurutnya, hal ini tidak seiring dengan pemangkasan anggaran dinas ASN untuk penanganan pandemi.
Kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melibatkan delapan kementerian lainnya, yakni Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Investasi.
"Usulan Pak Luhut jelas bukan kebijakan yang pas karena tidak sejalan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun 2021," kata Bhima kepada Media Indonesia, Minggu (23/5).
Dia menerangkan, pada kuartal I 2021 realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan turun dari Rp4,9 triliun pada kuartal I -2020 menjadi Rp3,1 triliun atau turun Rp1,8 triliun setara minus 35,6% (year-on-year/yoy).
Bhima juga beranggapan, jika dalih kebijakan Work from Bali dikatakan untuk membantu sektor pariwisata, sebaiknya seluruh alokasi perjalanan dinas yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau dalam bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak.
Terlebih lagi, tudingnya, dalam menyelenggarakan acara, para pejabat pemerintah cenderung menggunakan fasilitas hotel berbintang yang sulit menjangkau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Itu jauh langsung tepat sasaran. Apalagi acara pemerintah kan biasanya di hotel yang cenderung bintang 3 keatas, sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut," jelas Bhima.
Dampak kebijakan Work from Bali pun juga dianggap Bhima bakal sedikit mengangkat perekonomian Pulau Dewata kedepannya.
"Jadi dari sisi dampak berganda pun sebenarnya diragukan karena yang menikmati nanti ASN sendiri, alias berputar ke lingkaran pemerintah," tambahnya.
Secara umum, lanjut Bhima, perekonomian Bali ditopang oleh kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, adanya penurunan tajam wisman hingga minus 100% secara tahunan per maret 2021 di pintu masuk Bandara Ngurah Rai, Bali, tidak mudah diganti lewat kebijakan ASN yang bekerja di Pulau Dewata.
"Kalau mau Bali pulih kuncinya pada pengendalian covid-19 dan pemulihan mobilitas. Dampak ekonomi ke Bali diprediksi kecil dengan adanya work from Bali. Basis ekonomi di Bali adalah pariwisata khususnya wisman," tandas Bhima. (Ins/OL-09)
