Minggu 23 Mei 2021, 14:13 WIB

Indef : Kebijakan Luhut soal ASN Work from Bali Tak Tepat

 Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Indef : Kebijakan Luhut soal ASN Work from Bali Tak Tepat

Dok.Pri
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira.

 

EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menganggap kebijakan pemerintah soal Work from Bali atau bekerja dari Bali yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak tepat. Menurutnya, hal ini tidak seiring dengan pemangkasan anggaran dinas ASN untuk penanganan pandemi.

Kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melibatkan delapan kementerian lainnya, yakni Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Investasi.

"Usulan Pak Luhut jelas bukan kebijakan yang pas karena tidak sejalan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun 2021," kata Bhima kepada Media Indonesia, Minggu (23/5).

Dia menerangkan, pada kuartal I 2021 realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan turun dari Rp4,9 triliun pada kuartal I -2020 menjadi Rp3,1 triliun atau turun Rp1,8 triliun setara minus 35,6% (year-on-year/yoy).

Bhima juga beranggapan, jika dalih kebijakan Work from Bali dikatakan untuk membantu sektor pariwisata, sebaiknya seluruh alokasi perjalanan dinas yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau dalam bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak.

Terlebih lagi, tudingnya, dalam menyelenggarakan acara, para pejabat pemerintah cenderung menggunakan fasilitas hotel berbintang yang sulit menjangkau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Itu jauh langsung tepat sasaran. Apalagi acara pemerintah kan biasanya di hotel yang cenderung bintang 3 keatas, sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut," jelas Bhima.

Dampak kebijakan Work from Bali pun juga dianggap Bhima bakal sedikit mengangkat perekonomian Pulau Dewata kedepannya.

"Jadi dari sisi dampak berganda pun sebenarnya diragukan karena yang menikmati nanti ASN sendiri, alias berputar ke lingkaran pemerintah," tambahnya.

Secara umum, lanjut Bhima, perekonomian Bali ditopang oleh kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, adanya penurunan tajam wisman hingga minus 100% secara tahunan per maret 2021 di pintu masuk Bandara Ngurah Rai, Bali, tidak mudah diganti lewat kebijakan ASN yang bekerja di Pulau Dewata.

"Kalau mau Bali pulih kuncinya pada pengendalian covid-19 dan pemulihan mobilitas. Dampak ekonomi ke Bali diprediksi kecil dengan adanya work from Bali. Basis ekonomi di Bali adalah pariwisata khususnya wisman," tandas Bhima. (Ins/OL-09)

Baca Juga

MI/ Susanto

Kemenkeu: Kondisi Utang Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:57 WIB
Selain itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga disebut masih berada di bawah batas...
MI/Pierre Lavender

Wafa Taftazani Sebut Ransverse Jadi Indonesia’s Premier Metaverse

👤Pierre Lavender 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:54 WIB
Dalam metaverse yang dibuat oleh Rans Entertainment, terdapat 24.000 lands sebagai pengisi geografi dan dapat diisi oleh para kreator...
MI/Pierre Lavender

Jaringan Telekomunikasi di Indonesia Harus Siap untuk Menerapkan Metaverse

👤Pierre Lavender 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:39 WIB
“Indosat harus siap untuk jaringan yang baik, contohnya 5G yang sudah merata dan berbagai dukungan lainnya dalam hal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya