Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menemukan puluhan ribu data aparatur sipil negara (ASN) fiktif pada 2014. ASN dalam data fiktif itu disebut tetap menerima gaji.
"Hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data itu misterius. Dibayarkan gajinya, dibayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN secara virtual, Senin (24/5).
Temuan tersebut berdasarkan pendataan ulang ASN kala itu. Saat itu dilakukan pendataan secara elektronik dan dilakukan oleh ASN secara mandiri.
"Bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia," ujar Bima.
Baca juga : Pembobol Bank BNI, Maria Pauline Divonis 18 Tahun Penjara
Menurut Bima, pendataan ulang serupa pernah dilakukan pada 2002. Proses itu masih dilakukan manual dan masih ditemukan data palsu.
"Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan dilengkapi. Bahkan masih banyak juga data-data yang palsu," terang Bima.
Bima meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memutakhirkan data pribadi secara mandiri. Pemutakhiran data melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau My SAPK.
"Sistemnya kita ubah, kita lakukan tidak secara berkala tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing ASN," ucap Bima. (OL-2)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
ISU soal keamanan data pribadi warga negara belakangan ini kembali mencuat.
Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan
Bima mengatakan tidak bisa menjawab secara detail mengenai kesepakatan pertukaran data RI dan AS.
Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara, misalnya perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis WN.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved