Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial bagi Prajurit TNI, Polri, ASN Kemhan, ASABRI senantiasa melakukan upaya untuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya. Ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 102 tahun 2015, yang telah efektif sejak 30 September 2020.
ASABRI terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pesertanya, baik peserta aktif maupun purnawirawan dengan pengembangan di semua lini yang terus dilakukan. Ini dilakukan agar peserta dapat merasakan manfaat yang diberikan.
Salah satu upaya pengembangan tersebut, yaitu keakuratan data peserta. Kebutuhan data peserta sebagai dasar untuk pembuatan tagihan premi dan pembayaran klaim peserta. Bila data yang di terima tidak akurat, hak yang akan diterima tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.
Baca Juga: PT ASABRI Serahkan Manfaat SRKK Gugur Kabinda Papua

Selain itu data yang akurat dan tepat waktu dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan prima bagi peserta. Terutama untuk TNI dan Polri yang beralih status menjadi PNS, sehingga perlunya akurasi data anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah.
Data yang akurat pun dapat membantu ASABRI untuk memberi laporan ke peserta terkait jumlah tabungan premi dan pengembangannya, serta penyempurnaan data riwayat keluarga. Seluruhnya guna mengetahui ahli waris yang berhak apabila terjadi sesuatu terhadap peserta. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi secara berkala tentang data peserta aktif dan pensiun di seluruh instansi tni dan polri, tak terkecuali pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Pada Rabu, 19 Mei 2021, Direksi PT ASABRI (Persero) beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedung BKN Jakarta. Kunjungan kerja ini dalam rangka penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Wahyu Suparyono dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah. PKS ini terkait pertukaran data PNS aktif dan pensiunan melalui kegiatan Integrasi dan rekonsiliasi yang dilakukan secara elektronik.
Baca Juga: ASABRI Bayarkan Manfaat Asuransi JKK untuk Korban KRI Nanggala-402

Tujuan kerja sama ini untuk mewujudkan data PNS aktif dan Pensiunan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri yang dikelola ASABRI secara lengkap, akurat, dan terkini selaras dengan data yang dikelola BKN.
Dalam sambutannya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengucapkan terima kasih kepada PT ASABRI (Persero). "Saat ini, BKN sedang melengkapi data secara mandiri, sehingga dapat beriringan untuk menghasilkan data yang valid," ujarnya.
Pernyataan ini didukung oleh Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Wahyu Suparyono. “Kerja sama ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan optimal sehingga menghasilkan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga data dapat dimanfaatkan untuk melayani peserta khususnya PNS dan menghadirkan layanan berbasis digital bagi peserta ASABRI sesuai dengan prinsip 5T tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat alamat, dan tertib administrasi,” tutupnya. (RO/OL-10)
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
WFH ASN DKI diawasi ketat. Pramono larang kerja dari kafe dan penggunaan kendaraan pribadi. Pelanggar terancam sanksi tegas dari Pemprov.
Mendagri Tito Karnavian resmi terbitkan SE WFH ASN Daerah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Simak aturan, pengecualian, dan mekanisme pengawasannya di sini.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin tegaskan WFH satu hari sepekan bukan Work From Anywhere. ASN wajib standby, ponsel aktif, dan menjaga profesionalisme kerja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terapkan WFH setiap Jumat bagi ASN sesuai kebijakan pusat. Pejabat struktural dan layanan publik tetap bekerja normal.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved