Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DALAM lelang jabatan calon Sekda itu, delapan nama telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seluruhnya berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Depok.
Dalam peringatan Harlah Pancasila tahun 2021 ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti upacara secara daring dari kantor Kementerian Sosial.
Pelantikan itu akan berlangsung di Gedung Juang KPK. Pelantikan juga bisa disaksikan melalui akun YouTube resmi milik KPK.
PT ASABRI menyerahkan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada Ahli Waris Prada Ardi Yudi Arto di Makorem 161/Wira Sakti, Kupang, pada Senin (31/5/2021).
Pancasila sebagai ideologi negara masih jadi pegangan hidup dan perekat kuat untuk persatuan Bangsa Indonesia yang beraneka suku dan budaya
Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan tiga tuntutan terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada seleksi calon ASN KPK yang dinilainya bertentangan dengan amanat konstitusi.
Sanksi bagi ASN yang melanggar aturan larangan mudik akan dipotong tunjangan penghasilannya selama sebulan, sedangkan untuk non-ASN bisa diberhentikan.
Penanganan perkara tetap akan berjalan meski ada satu orang penyidik yang berhalangan hadir saat mengusut kasus.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan pada Oktober 2019. KPK masih punya waktu lima bulan untuk memproses alih status pegawai.
"Kalau pegawai KPK kritis, tidak langsung menurut perintah tapi didiskusikan lebih dahulu itu, iya (ada di KPK). Itu karena itu adalah budaya kepegawaian di KPK."
Sehingga bila sampai ramai-ramai ASN ini tidak mendaftar, Pansus terkait 239 ASN ini peru melakukan penyelidikan.
TWK ini disebutnya penting untuk melihat bagaimana wawasan seseorang.
Romli menuturkan Pegawai KPK tidak bisa menjadi pegawai KPK bila memiliki ideologi berbeda dari pancasila.
Jusuf Kalla menyebut tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawainya harus sesuai aturan.
Ada dua alasan yang menyebabkan mereka meminta penundaan pelantikan sebagai ASN tersebut. Alasan pertama adalah adanya dugaan ketidaksesuaian terhadap norma dan aturan hukum.
DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut ASN yang enggan mengikuti seleksi untuk naik jabatan
Dengan berkolaborasi bersama BP Tapera, total pembiayaan yang bisa disalurkan BTN dalam KPR Tapera sekitar Rp7 triliun untuk 51 ribu unit rumah.
Dalam bekerja nantinya, Pansus akan memanggil 239 ASN yang menolak mendaftar dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Motif dan latar belakang sikap mereka akan didalami.
Terkait masih adanya 51 pegawai yang dinyatakan tidak mungkin dibina dan bakal diberhentikan, keputusan itu sepenuhnya wewenang KPK.
SEBANYAK 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK menolak opsi pembinaan lanjutan, mereka meminta otomatos dialihkan sebagai ASN.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved