Rabu 21 Juli 2021, 16:13 WIB

Ombudsman Rekomendasikan 75 Pegawai KPK tak Lolos TWK Diangkat Jadi ASN

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Ombudsman Rekomendasikan 75 Pegawai KPK tak Lolos TWK Diangkat Jadi ASN

MI/Susanto
Ombudsman

 

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan korektif atas maladminstrasi proses peralihan pegawai menjadi ASN yang dilakukan melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Ombudsman menyarankan 75 pegawai yang tak lolos diangkat menjadi ASN dan hasil TWK sebagai bahan perbaikan melalui pendidikan kedinasan.

"Membaca hakikat atau makna peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dibaca pada UU Nomor 19 Tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2020, pertimbangan MK, pernyataan Presiden, dan terutama Ombudsman sebagaimana yang ditemukan dalam proses pelaksanaan asesmen, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021," kata anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Baca juga: Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi dalam Pelaksanaan TWK

Ombudsman menyatakan proses peralihan pegawai KPK melalui TWK terdapat maladministrasi. Ada tiga pelanggaran yakni dalam proses pembentukan kebijakan alih status, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasil. Dari sisi penetapan hasil TWK, Ombudsman menyatakan ada pengabaian arahan Presiden dan penyalahgunaan wewenang terkait penonaktifan 75 pegawai yang tak memenuhi syarat melalui keputusan pimpinan KPK.

"Terbitnya Surat Keputusan KPK Nomor 652/2021 tindakan malaadministrasi berupa tindakan tidak patut. Tidak patut itu bagian dari maladministrasi menurut UU Ombudsman. Karena SK bertentangan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi), bentuk pengabaian KPK sebagai rumpun eksekutif terhadap pernyataan Presiden," ucap Robert.

Ombudsman merujuk pertimbangan putusan MK yang menyatakan peralihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Presiden Joko Widodo, dalam menanggapi polemik TWK itu kemudian juga sependapat dengan MK dan meminta tes tersebut tak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

Ombudsman menilai SK pembebastugasan tersebut terdapat penyalahgunaan wewenang lantaran Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur TWK tidak menyebutkan konsekuensi hasil tes.

Ombudsman juga menyoroti dalam proses selanjutnya dari 75 pegawai ada 24 yang dinyatakan bisa dibina lebih lanjut sedangkan 51 lainnya terancam diberhentikan. Keputusan yang diambil berdasarkan rapat koordinasi KPK bersama BKN, LAN, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Hukum dan HAM itu dinilai Ombudsman sebagai bentuk pengabaian terhadap Presiden.

"Ombudsman berpendapat terjadi pengabaian secara bersama-sama terhadap pernyataan Presiden sekaligus penyalahgunaan wewenang terhadap kapasitas kepastian status pegawai KPK dalam mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja," kata Robert. (OL-6)
 

Baca Juga

Antara

Daerah Anda Masuk PPKM Level Berapa, Cek Di sini

👤Kautsar Bobi 🕔Selasa 03 Agustus 2021, 07:21 WIB
PEMERINTAH telah memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa dan Bali mulai 3 sampai 9 Agustus 2021. Kebijakan itu...
ANTARA/Reno Esni

Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Hari Ini

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 03 Agustus 2021, 06:25 WIB
Sidang akan digelar di Kantor Dewas KPK. Beberapa saksi dan bukti yang ditemukan Dewas akan dikonfirmasi ke...
Setwapres

Wapres: Tangani Covid-19 Jangan Ada Ego Kewilayahan di Jabodetabek

👤Emir Chairullah 🕔Senin 02 Agustus 2021, 21:30 WIB
Penanganan korona di wilayah Jabodetabek baik secara program maupun data harus dilakukan secara terintergrasi dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ini Adalah Pekerjaan Kita

POLDA Metro Jaya menggelar program Vaksinasi Merdeka dengan target seluruh warga DKI Jakarta sudah menerima vaksin covid-19 tahap pertama pada 17 Agustus 2021.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya