Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SEBANYAK enam pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) menolak dibina. Salah satu pegawai yang menolak dibina beralasan hal itu karena KPK tidak memberikan hasil TWK kepadanya.
"Alasannya, karena permintaan saya atas hasil TWK, untuk mengetahui penyebab saya tidak lulus itu tidak dipenuhi," kata Penyidik utama nonaktif Budi Agung Nugroho melalui keterangan tertulis, Jumat (23/7).
Budi mengatakan hasil TWK penting untuknya. Jika tidak ada hasilnya, dia tidak tahu bagaimana mengevaluasi kesalahannya.
"Saya tidak tahu wawasan kebangsaan saya yang mana yang harus dibenahi melalui pelatihan ini. Itu membuat pelatihan menjadi tidak jelas tujuannya," ujar Budi.
Baca juga: Ketua KPK Apresiasi Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung
Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan juga menolak dibina dengan alasan yang sama.
Menurut Hotman, hasil TWK penting untuk melakukan evaluasi sebelum pelatihan.
"Kami telah meminta hasil TWK dan hasil TWK yang kami minta pun adalah data dan informasi yang telah diserahkan BKN ke KPK pada 29 April dan dipertontonkan di KPK dengan berbagai seremoni. Ini pun tak diberikan, terus apa rohnya pelatihan ini?" tanya Hotman.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ogah memusingkan enam pegawai yang menolak dibina. Enam pegawai itu sudah diajak namun tetap menolak.
"Kami mempersilahkan kepada pegawai untuk menggunakan haknya atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7).
Ghufron mengatakan sebanyak 18 pegawai yang gagal TWK ikut pelatihan bela negara. Mereka semua sudah memberikan pernyataan kesiapan mengikuti pelatihan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.
Lembaga Antikorupsi itu tetap menggelar pelatihan. Ghufron mengatakan pelatihan itu tidak dihentikan untuk memenuhi hak 18 orang pegawai yang bersedia dibina. (OL-1)
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Perwakilan FPK Kota Sukabumi, Amir Mahmud, mengatakan kegiatan bertujuan menanamkan rasa cinta Tanah Air serta nilai wawasan kebangsaan.
Penyandang disabilitas bisa ditempatkan di berbagai sektor, mulai dari analisis intelijen, pengolahan data siber, hingga peran dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan.
Rencana itu juga dinilai bukan cuma pembagian pengampunan bagi narapidana. Mereka yang mendapatkan amnesti juga bisa berguna bagi masyarakat.
Sejarah mencatat Indonesia memiliki banyak tokoh yang berperan penting dalam upaya membela, mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara.
Kehadiran Komcad bertujuan memperkuat pertahanan Indonesia dengan menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih, disiplin, dan siap mobilisasi saat negara memerlukan.
Tidak hanya terkait dengan aspek militer atau pertahanan semata, bela negara juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved