SEBANYAK enam pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) menolak dibina. Salah satu pegawai yang menolak dibina beralasan hal itu karena KPK tidak memberikan hasil TWK kepadanya.
"Alasannya, karena permintaan saya atas hasil TWK, untuk mengetahui penyebab saya tidak lulus itu tidak dipenuhi," kata Penyidik utama nonaktif Budi Agung Nugroho melalui keterangan tertulis, Jumat (23/7).
Budi mengatakan hasil TWK penting untuknya. Jika tidak ada hasilnya, dia tidak tahu bagaimana mengevaluasi kesalahannya.
"Saya tidak tahu wawasan kebangsaan saya yang mana yang harus dibenahi melalui pelatihan ini. Itu membuat pelatihan menjadi tidak jelas tujuannya," ujar Budi.
Baca juga: Ketua KPK Apresiasi Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung
Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan juga menolak dibina dengan alasan yang sama.
Menurut Hotman, hasil TWK penting untuk melakukan evaluasi sebelum pelatihan.
"Kami telah meminta hasil TWK dan hasil TWK yang kami minta pun adalah data dan informasi yang telah diserahkan BKN ke KPK pada 29 April dan dipertontonkan di KPK dengan berbagai seremoni. Ini pun tak diberikan, terus apa rohnya pelatihan ini?" tanya Hotman.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ogah memusingkan enam pegawai yang menolak dibina. Enam pegawai itu sudah diajak namun tetap menolak.
"Kami mempersilahkan kepada pegawai untuk menggunakan haknya atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7).
Ghufron mengatakan sebanyak 18 pegawai yang gagal TWK ikut pelatihan bela negara. Mereka semua sudah memberikan pernyataan kesiapan mengikuti pelatihan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.
Lembaga Antikorupsi itu tetap menggelar pelatihan. Ghufron mengatakan pelatihan itu tidak dihentikan untuk memenuhi hak 18 orang pegawai yang bersedia dibina. (OL-1)
