Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEBANYAK enam pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) menolak dibina. Salah satu pegawai yang menolak dibina beralasan hal itu karena KPK tidak memberikan hasil TWK kepadanya.
"Alasannya, karena permintaan saya atas hasil TWK, untuk mengetahui penyebab saya tidak lulus itu tidak dipenuhi," kata Penyidik utama nonaktif Budi Agung Nugroho melalui keterangan tertulis, Jumat (23/7).
Budi mengatakan hasil TWK penting untuknya. Jika tidak ada hasilnya, dia tidak tahu bagaimana mengevaluasi kesalahannya.
"Saya tidak tahu wawasan kebangsaan saya yang mana yang harus dibenahi melalui pelatihan ini. Itu membuat pelatihan menjadi tidak jelas tujuannya," ujar Budi.
Baca juga: Ketua KPK Apresiasi Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung
Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan juga menolak dibina dengan alasan yang sama.
Menurut Hotman, hasil TWK penting untuk melakukan evaluasi sebelum pelatihan.
"Kami telah meminta hasil TWK dan hasil TWK yang kami minta pun adalah data dan informasi yang telah diserahkan BKN ke KPK pada 29 April dan dipertontonkan di KPK dengan berbagai seremoni. Ini pun tak diberikan, terus apa rohnya pelatihan ini?" tanya Hotman.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ogah memusingkan enam pegawai yang menolak dibina. Enam pegawai itu sudah diajak namun tetap menolak.
"Kami mempersilahkan kepada pegawai untuk menggunakan haknya atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7).
Ghufron mengatakan sebanyak 18 pegawai yang gagal TWK ikut pelatihan bela negara. Mereka semua sudah memberikan pernyataan kesiapan mengikuti pelatihan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.
Lembaga Antikorupsi itu tetap menggelar pelatihan. Ghufron mengatakan pelatihan itu tidak dihentikan untuk memenuhi hak 18 orang pegawai yang bersedia dibina. (OL-1)
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan wawasan Nusantara, menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan bela negara bagi aparatur desa.
Kegiatan bimbingan teknis bela negara ini sebagai bentuk program 100 hari kinerja Apdesi Kabupaten Bogor.
"Karena dengan 3M, kita telah menyelamatkan nyawa saudara kita sebangsa dan setanah air,"
Sebanyak 3.000 hasil karya literasi berupa esai hasil karya pemuda se-Indonesia dalam rangka menyambut HUT Bela Negara, berhasil meraih MURI.
SMAN 4 Kota Depok juga menggelar penyampaikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara serta materi dasar peraturan baris berbaris.
Dengan pernyataan Agnes ini maka pendidikan bela negara bagi masyarakat sangat penting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved