Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Firli mengatakan sejak komisi antirasuah berdiri, kejaksaan sudah banyak mengirim jaksa-jaksa terbaik bertugas di KPK untuk memberantas korupsi.
"Kami sangat bersyukur sejak awal KPK berdiri, Kejaksaan Agung telah mengirimkan putera puteri terbaik Korps Adhyaksa yang menjiwai roh Trapsila Adhyaksa untuk maju bersama insan KPK dan segenap elemen bangsa antikorupsi dalam perang badar memberantas korupsi," kata Firli dalam keterangannya terkait peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61, Kamis (22/7).
Firli menyebut peran Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi mutlak dibutuhkan. KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi sadar tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugasnya. Peran jaksa sebagai pengendali proses perkara berperan sentral dalam penegakan hukum.
"Sudah tidak terhitung lagi insan KPK yang berasal dari Korps Adhyaksa tampil terdepan saat menangani kasus korupsi, kejahatan kemanusiaan yang penuh risiko bukan hanya bagi dirinya namun juga keluarga dan sanak famili di rumah," katanya.
Firli menyampaikan insan Korps Adhyaksa dengan integritas dan nilai-nilai Trapsila Adyaksa tentunya terus dibutuhkan. KPK, kata Firli, juga mengapresiasi kebijakan Jaksa Agung yang bernafaskan antikorupsi dengan komitmen bersama kejaksaan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021 di berbagai wilayah.
"Peran serta dan sinergitas seluruh eksponen bangsa antikorupsi khususnya lembaga penegak hukum salah satunya Korps Adhyaksa mutlak dibutuhkan KPK," pungkasnya. (OL-8)
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Jaksa menuntut Tom Lembong agar dipidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp750 juta, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Ryan sejatinya pernah ditahan pada Selasa, 24 Agustus 2021. Namun, saat itu buron itu terjangkit covid-19 dan harus dirawat.
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.
PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) merampungkan berkas kasus dugaan korupsi Pertamina dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved