Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SELURUH pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memenuhi syarat (ms) menjadi ASN wajib mengikuti diklat ASN yang dilaksanakan dengan bekerja sama bersama LAN RI dan sudah dibuka sejak 16 Juni 2021. Kegiatan tersebut merupakan amanat dari PP No.41 Tahun 2020. Pelaksanaan diklat ASN tetap berjalan, setiap gelombang memiliki waktu 9 hari, baik fisik maupun virtual yang diikuti oleh 1.271 pegawai.
Adapun pendidikan lainnya adalah pendidikan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi 24 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) tapi masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan sebelum dilantik dan diangkat sumpah sebagai ASN.
Untuk itu, KPK bekerja sama dengan Kemenhan RI untuk penyelenggaraan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.
"Untuk pegawai yang akan mengikuti diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan dengan bekerja sama dengan KemenHAN RI. Kami sudah melakukan tanda tangan PKS dengan Kemenhan RI. Sekjen KPK bekerja sama dengan Sekjen Kemenhan RI," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (14/7).
Baca juga: Ketua KPK Sebut Vaksin Berbayar Riskan Kecurangan
Adapun rencana pelaksanaan pendidikan latihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan masih direncanakan tanggal 20 Juli 2021. Program, tempat, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan direncanakan oleh KemenHan RI.
"Akan ada pembahasan dengan Kemenhan RI dan KPK untuk pelaksanaan bela negara dan wawasan kebangsaan. Pendidikan akan berlangsung selama 30 hari," tuturnya.(RO/OL-5)
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Penyandang disabilitas bisa ditempatkan di berbagai sektor, mulai dari analisis intelijen, pengolahan data siber, hingga peran dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan.
Rencana itu juga dinilai bukan cuma pembagian pengampunan bagi narapidana. Mereka yang mendapatkan amnesti juga bisa berguna bagi masyarakat.
Sejarah mencatat Indonesia memiliki banyak tokoh yang berperan penting dalam upaya membela, mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara.
Kehadiran Komcad bertujuan memperkuat pertahanan Indonesia dengan menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih, disiplin, dan siap mobilisasi saat negara memerlukan.
Tidak hanya terkait dengan aspek militer atau pertahanan semata, bela negara juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.
Secara fisik, bela negara merujuk pada upaya pertahanan yang dilakukan untuk menghadapi ancaman nyata seperti serangan militer atau agresi dari pihak yang membahayakan negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved