Ketua KPK Sebut Vaksin Berbayar Riskan Kecurangan

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan tentang bahaya vaksinasi berbayar. Firli sebut vaksinasi berbayar riskan dengan kecurangan.

"Saya menyampaikan materi potensi fraud (kecurangan) mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi program," kata Firli dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan gotong royong secara virtual, Senin (12/7).

Firli mengatakan rencana vaksinasi berbayar yang akan dilakukan Kimia Farma efektifitasnya berkemungkinan rendah. Lalu, tata kelola dalam sistem berbayar di sana cenderung berisiko.

Baca juga: Hippi Sebut Vaksin Berbayar Sah-sah Saja Bagi yang Mampu

Meski berisiko adanya kecurangan, Lembaga Antikorupsi paham vaksinasi berbayar itu dilakukan untuk mendukung percepatan pengadaan kekebalan kelompok atas paparan covid-19 di Indonesia.

Firli lantas memberikan saran untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan vaksinasi berbayar itu.

Pertama, pemerintah diminta memastikan tidak adanya penjualan kembali vaksinasi dari pihak lain.

Menurut Firli, jika bisa dibeli, bakal ada perusahaan lain yang akan menjadi reseller vaksin dari Kimia Farma.

"Jangkauan Kimia Farma terbatas," ujar Firli.

Pemerintah juga diminta memastikan pelaksanaan vaksinasi berbayar tidak boleh tercampur dengan yang dihibahkan. Pemerintah juga diminta membuka transparansi alokasi dan penggunaan vaksinasi berbayar oleh perusahaan penyedia.

"Pelaksanaan hanya melalui lembaga atau intitusi yang menjangkau kabupaten atau kota. Misalnya rumah sakit swasta se-Indonesia atau kantor pelayanan pajak," tutur Firli.

Lalu, pemerintah diminta menentukan jumlah, jenis, dan harga vaksin yang boleh berbayar. Pemerintah wajib membuat mekanisme pembayaran vaksin untuk mencegah kecurangan.

Pemerintah juga diminta pasang mata selama vaksinasi berbayar itu dilakukan. Lembaga Antikorupsi tidak mau adanya tindakan korupsi yang terjadi karena vaksinasi bisa berbayar.

"Data menjadi kata kunci, untuk itu Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong sebelum dilakukan vaksinasi," kata Firli. (OL-1)