Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan revisi Undang-Undang (UU) No.5/2014 tentang ASN tidak boleh menghilangkan sistem merit dalam proses penilaian kinerja ASN.
Jangan sampai revisi UU ASN ini melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.
Mendikbudristek mengungkapkan masih banyak formasi pada seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kosong terutama di daerah terpencil.
Pemecatan itu dinilai mengabaikan temuan Ombudsman dan Komnas HAM yang sebelumnya menyebut pelaksanaan TWK telah terjadi cacat administrasi serta melanggar hak asasi para pegawai KPK.
Dalam rekomendasinya, Ombudsman menyampaikan agar peralihan pegawai KPK menjadi ASN dilaksanakan termasuk pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat TWK.
GURU Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan memberikan catatan mengenai tingginya passing grade yang ditetapkan dalam seleksi guru honorer menjadi PPPK tahun 2021.
Sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan judicial review, keputusan MK berasas erga omnes atau berkekuatan putusan tetap
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pada Februari 2021 menunjukkan, terdapat 19 balita mengalami gizi buruk, dan 588 balita lainnya mengalami gizi kurang.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pejabat yang mendapat kedudukan hasil dari praktik koruptif akan sulit melayani masyarakat, lantaran tidak berintegritas.
KPK mengumumkan para pegawai yang tak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.
Larangan tersebut mencangkup ikut kampanye, menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau PNS, sebagai perserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
Selama ini, sudah ada banyak regulasi yang mengatur tentang ASN. Namun, kenyataannya, di lapangan, aturan hanya sekedar formalitas yang seringkali tidak diindahkan.
Melalui PP Nomor 94 Tahun 2021, pemerintah mewajibkan PNS untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Jika terjadi pelanggaran, bisa dijatuhkan sanksi pemotongan tunjangan.
Kalau PNS itu ada aturannya. Beda jika dia statusnya masih kontrak seperti PJLP bisa langsung dipecat atau putus kontrak.
Menurutnya, afirmasi 10% mestinya ditambah dengan afirmasi 15% bagi guru honorer berusia 35 tahun ke atas, sehingga total afirmasi menjadi 25%.
Dalam unjuk rasa tersebut , mereka menuntut agar Pemkab Sikka, melalui Dinas PKO Sikka mengembalikan semua guru ASN yang ditarik dari sekolah sekolah swasta.
Peserta harus melakukan swab test PCR kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau rapid test antigen maksimal 1 x 24 jam dengan hasil negatif atau nonreaktif sebelum mengikuti tes.
Karena itu menurut dia publik jangan mempunyai opini untuk menyelesaikan persoalan itu kepada Presiden.
Semua ASN di Muba harus memberikan bantuan dan kontribusi yang besar kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Asisten ekonomi dan pembangunan (Asekbang) Setda Provinsi Jateng, Peni Rahayu mengatakan, usai mendapat perintah dari Ganjar, pihaknya langsung bergerak.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved