Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, aparatur sipil negara (ASN) akan menjadi komponen cadangan nasional. Selain itu, ia mengatakan ASN juga ikut dalam pelatihan bela negara.
Peran ASN sebagai Komponen Cadangan tersebut diatur dalam m Surat Edaran Menteri PANRB No. 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Tjahjo mengatakan, ASN diharapkan bergabung dalam pasukan komponen cadangan program Kementerian Pertahanan.
“SE ini diperuntukkan bagi Pegawai ASN agar ikut serta dalam Pelatihan Komponen Cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara,” dikutip dari siaran pers KemenPAN-RB, Selasa (28/12).
SE tersebut menjelaskan, keikutsertaan ASN dalam pelatihan komponen cadangan dalam bentuk dukungan terhadap pertahanan negara. Menurut Tjahjo, SE itu dikeluarkan mendukung Undang-Undang No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang menjelaskan Komponen Cadangan.
Ia menjelaskan, keikutsertaan ASN dalam pelatihan komponen cadangan adalah bentuk pengamalan nilai dasar ASN khususnya nilai loyal.
"Panduan perilaku yang dijalankan adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah," tegasnya.
Baca juga : Elektabilitas Prabowo Dinilai Stagnan, Ganjar Meroket
Melalui SE itu, Tjahjo mengatakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dapat mendorong pada ASN yang memenuhi syarat di instansi, untuk dapat menjadi anggota komponen cadangan. Adapun untuk menjadi anggota, ujar dia, diperlukan lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sebelum mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.
Bagi ASN yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, sambungnya, diwajibkan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan. Ia menyebut dalam kurun waktu tersebut, ASN mendapatkan uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian, ASN tetap menerima hak atas gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan.
"Untuk mengisi kekosongan selama ASN tersebut pelatihan, PPK diminta menunjuk pelaksana harian untuk menggantikan tugas dari ASN tersebut," ucapnya.
Seperti diberitakan, UU 23/2019 saat ini tengah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimohonkan oleh organisasi masyarakat sipil yakni Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Adapun pasal yang diuji antara lain
Pasal 46 UU 23/2019 yang menyebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara a contrario terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer.
Menurut para pemohon, pembedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan sehingga berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara. (OL-7)
Dalam situasi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini, para pakar menekankan penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan komponen cadangan seperti yang dilakukan Tiongkok.
Data sementara terdapat 19.337 warga binaan yang lolos verifikasi. Jumlah itu hasil verifikasi dan asesmen awal.
Pemberian amnesti memiliki syarat tertentu, termasuk salah satunya syarat mengikuti program komcad, sementara grasi sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
Kehadiran Komcad bertujuan memperkuat pertahanan Indonesia dengan menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih, disiplin, dan siap mobilisasi saat negara memerlukan.
Prabowo juga ingin narapidana yang berusia produktif bisa dilibatkan dalam program swasembada pangan.
Dahnil mengatakan, pangkat letnan kolonel tituler diberikan kepada Deddy dengan pertimbangan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni komunikasi di sosial media.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved