Pakar Soroti Potensi Perang Dunia Ketiga dan Kesiapan Indonesia

PAKAR pertahanan dan intelijen Stepi Anriani mengungkapkan sifat dan karakteristik perang telah berubah. Menurutnya, perang masa kini telah bergeser menjadi multi-domain warfare dan tidak lagi frontal, tetapi simultan dan presisi.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Diskusi Kelompok Terarah (FGD) bertema Potensi Perang Dunia dan Kesiapan Indonesia ke Depan yang digelar di kantor GREAT Institute, Jakarta Selatan, Jumat (4/7).

Stepi merujuk ke serangan Amerika Serikat (AS) di wilayah Iran dan perang 12 hari antara Iran dan Israel baru-baru ini.  

Baca juga : Narapidana Penerima Amnesti Bakal Ikut Latihan Komcad

“Lihat serangan (pesawat pengebom siluman) B-2 Spirit Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran atau rudal presisi Iran ke Israel. Semua terukur,” ujar Stepi dalam keterangannya.

Ia menegaskan dalam situasi sekarang ini, penting bagi Indonesia memperkuat komponen cadangan (komcad) seperti yang dilakukan Tiongkok. Ia mengusulkan agar komcad dilatih menjadi milisi laut dan ditempatkan untuk menjaga pulau-pulau terluar Indonesia.

“Mereka (Tiongkok) bahkan melatih nelayan jadi bagian dari sistem pertahanan. Kita harus bisa berpikir sepraktis itu,” kata Stepi.

Baca juga : Wacana Baru, Ikut Komcad Bisa Dapat Amnesti

FGD juga menyoroti pentingnya skenario contingency planning, kelemahan logistik pertahanan, serta kebutuhan akan transformasi strategi nasional dari sekadar resiliensi menuju respons tangkas berbasis intelijen dan teknologi. Pun urgensi mengubah doktrin lama dan memperkuat kemampuan early warning.

Perkuat Kerja Sama Multilateral

Panda kesempatannya, mantan Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzi, menekankan pentingnya ketegasan diplomasi dalam kerangka multilateral. Ia menyebut Amerika Serikat sudah memindahkan 60% kekuatan militernya ke Asia Pasifik. “Kalau ASEAN tidak dikuatkan, kita hanya akan jadi panggung pertarungan superpower,” kata Helmy.

Helmy memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung ke organisasi kerja sama multilateral BRICS. “Sikap kita kini tegas. Beda dengan era sebelumnya yang masih gamang,” ucapnya.

Pandangan senada disampaikan pemerhati politik luar negeri Rizal Darma Putra, yang mengingatkan bahwa kini pengambilan keputusan luar negeri banyak dikendalikan oleh individu pemimpin negara. “Ini membuat situasi lebih fluktuatif dan berbahaya,” katanya. Oleh sebab itu, sambung Rizal, Indonesia harus menjaga posisi strategisnya dengan prinsip keseimbangan yang cerdas.

Dewan Keamanan Nasional

Sementara itu, aktivis yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Anton Permana memperingatkan soal peta panas dunia. Menurutnya, setidaknya saat ini ada lima titik panas yang harus diwaspadai Indonesia, yaitu Ukraina, Timur Tengah, Taiwan, Laut China Selatan, dan konflik India–Pakistan. Ia juga mengungkapkan Australia memiliki 23 pangkalan rudal yang mengarah ke Indonesia, sementara pertahanan udara Indonesia masih mengandalkan pesawat generasi keempat.

Anton juga menyarankan segera dibentuk Dewan Keamanan Nasional agar koordinasi antara intelijen, diplomasi pertahanan, dan kebijakan strategis di Indonesia tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Sejumlah pembicara juga mempertanyakan apakah visi besar Presiden Prabowo benar-benar didukung oleh susunan kabinet yang kuat dan ketimpangan fiskal bisa segera ditambal. Pun sejauh mana Indonesia mampu mengejar ketertinggalan teknologi.

Di akhir diskusi, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menyimpulkan jika Indonesia tidak bersiap di tengah ketidakpastian global dan rivalitas negara adidaya, bangsa ini hanya akan jadi korban.

Ia menambahkan, pembentukan UU Keamanan Nasional dan Dewan Keamanan Nasional bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak.

“Politik luar negeri Indonesia tak cukup dengan slogan bebas aktif. Harus ada keseimbangan. Harus ada ketegasan,” tandas Syahganda. (B-3)