DINAS Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Jawa Barat mengakui terdapat 19 Aparatur Sipil Negara ASN Kota Bandung yang mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos). Awalnya disinyalir ada 39 ASN yang diduga mendapatkan bantuan namun setelah diverifikasi dan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jumlahnya menjadi 19.
Kepala Dinas Sosial Pemkot Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan adanya ASN yang mendapatkan bansos kemungkinan disebabnya belum sinkronnya pendataan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kota Bandung belum tersampaikan. Sehingga, ada beberapa ASN Pemkot Bandung yang terinput kedalam data penerima bansos.
"Kemungkinan lainnya adalah mereka yang mendapat bansos belum menjadi ASN ketika proses penginputan masih tergolong ke dalam warga kurang mampu sehingga terdata ke dalam DTKS," jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal serupa terulang, jelas Tono, ASN yang sempat masuk ke dalam daftar bantuan DTKS untuk segera mengubah datanya. Bahkan, proses verifikasi di tingkat kewilayahan masih terus berjalan.
Nanti ada Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang akan menverifikasi. "Pergerakan data DTKS sangatlah dinamis saat ini pembaharuan data dilakukan dalam kurun waktu sebulan sekali. Jadi, pergerakannya bisa membuat ASN terdata, karena pada saat dilakukan pendataan masih belum masuk menjadi ASN," lanjutnya.
Penetapan DTKS dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sementara pemerintah kota hanyalah sebatas pengajuan usulan. Setelah Kemensos menetapkan, pihak Dinsos kembali verifikasi dan validasi di lapangan.
"Masuk DTKS syaratnya ada tiga, yakni namanya akurat, alamatnya akurat, dan NIK juga padan atau terhubung dengan data Disdukcapil. Lalu, aspek kelayakan di lapangan terlihat langsung," bebernya. (OL-15)
