Berita Terbaru Anggaran Negara Hari Ini

KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas

Arahan pusat kepada daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak efisien di masa pandemi covid-19, harus disertai dengan sanksi bagi yang melanggar.

DKI Alokasikan Rp1,4 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Usai 'Refocusing'

“Pemprov DKI mengalokasikan anggaran refocusing lebih besar dari nilai minimal yang ditetapkan pemerintah pusat,'' kata Kepala BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri

PDIP: Anggaran Formula E Rp4,4 Triliun Bisa untuk Bangun 88 Sekolah

Fraksi PDIP memastikan pihaknya serta PSI ingin menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada Pemprov DKI secara terbuka terkait Formula E.

Komisi VIII DPR RI Dukung Penambahan Anggaran Kemen PPPA Tahun 2022

Pagu Indikatif Kemen PPPA tahun 2022 adalah sebesar Rp252,69 miliar atau mmenurun dibandingkan dengan Pagu Alokasi Tahun 2021 sebesar Rp279,56 miliar.

Anggaran Kartu Sembako untuk 2 Juta Keluarga belum Disalurkan

Kemenkeu pun meminta Kemensos dan pemda untuk segera memperbaiki dan menyiapkan data keluarga penerima manfaat program Kartu Sembako.

Menteri LHK: Postur Anggaran KLHK Tetap Pakai Asumsi Kondisi Sulit

Menteri Siti menyampaikan arahan Presiden Jokowi agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran.

Kemendag Minta Tambahan Anggaran Rp488,7 Miliar pada 2022

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Kementerian Perdagangan pada 2022 menjadi Rp2,87 triliun. Anggaran tersebut untuk membiayai sejumlah program prioritas.

Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran untuk Tangani Anak Korban Covid-19

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kemensos mengajukan penambahan pagu anggaran 2022 sebesar Rp23,8 triliun. Termasuk, untuk penanganan anak yatim piatu korban covid-19.

Komisi VIII DPR Merespons Permohonan Penambahan Anggaran Kemensos

Kemensos mengajukan tambahan pagu anggaran 2022 sebesar Rp23,8 triliun. Pagu anggaran Kemensos 2022 sendiri sebesar Rp78,2 triliun.

Menkeu: Mayoritas Belanja Negara Tersedot Covid-19

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, belanja negara yang belakangan ini melonjak didorong oleh kebutuhan penanganan Covid-19.

Dugaan Pemborosan Anggaran di Dinkes, Pemprov Bali Lakukan Pemeriksaan

DINAS Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali diduga melakukan penyimpangan anggaran terkait pengadaan masker yang berpotensi merugikan negara.

Soal Pemborosan Dana Rapid Test, Dinkes DKI: tidak Ada Kerugian Negara

Dinkes DKI Jakarta menilai pemborosan anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, hanya masalah administrasi. Serta, menekankan tidak ada kerugian negara.

Pemprov DKI Setop Dana Formula E, Teknisnya Diatur Jakpro

"Nanti Jakpro yang jelaskan secara detil," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (6 /8).

Kinerja Ekonomi pada Kuartal II 2021 Dinilai Sesuai Prediksi

Menurut Kemenkeu, capaian kinerja ekonomi kuartal II 2021 menunjukkan arah dan strategi pemulihan dari pemerintah sudah berjalan secara merata.

KPK: Pengadaan Laptop Sekolah Rp2,4 Triliun Harus Transparan

Pelaksanaan kegiatan juga harus memperhatikan mekanisme dan aturan pengadaan. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan anggaran senilai triliunan rupiah.

Politikus NasDem: Wakil Rakyat Jangan Bebani Rakyat hanya untuk Isolasi Mandiri

Irma merasa bersyukur karena partai yang ikut ia dirikan, Nasdem, menolak secara tegas permintaan memalukan ini.

Turun ke Daerah, Mendagri Pantau Pencairan Anggaran Covid-19

Mendagri menilai ada sejumlah daerah yang realisasi anggaran penanganan covid-19 sudah cukup baik. Namun di lain sisi, ada daerah yang serapannya rendah.

Ekonom Senior Indef : Calon Pemimpin Harus Paham APBN

Rektor Unversitas Paramadina menyatakan bahwa tidak sulit memahami bagaimana APBN itu, karena tidak rumit dan mudah diteliti, apalagi jika ada kejanggalan antara pemasukan dan pengeluaran.

Pemerintah Siapkan Rp1,8 Triliun untuk Tangani Limbah Medis

KLHK akan mengintensifkan penanganan limbah medis beracun di Tanah Air. Setidaknya, dana sebesar Rp1,8 triliun sudah bisa disiapkan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Capaian dalam Aturan Pelaksana UU Otsus Papua Harus Jelas

Sebagai regulasi operasional dari UU Otsus Papua, PP harus dirumuskan pusat bersama daerah. Sebab, pemda yang akan menjadi pengguna UU Otsus.

Memperkuat Literasi Ramah Anak: Dari PP Tunas hingga Manasik Zakat

Kampung Haji, BOP, dan Pilihan Kebijakan Prabowo

Desa di Tengah Badai Geopolitik Dunia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia