Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Samsu Niang menilai penambahan anggaran yang diminta Kementerian Sosial (Kemensos) baik untuk kemaslahatan umat sehingga tidak ada alasan untuk menolak.
"Bahwa anggaran penjelasan tadi orientasinya untuk kemaslahatan umat jadi tidak ada alasan untuk tidak menyetujui," kata Samsu dalam rapat kerja dengan Kemensos di Gedung DPR RI, Kamis (26/8).
Kemensos mengajukan tambahan pagu anggaran 2022 sebesar Rp23,8 triliun. Pagu anggaran Kemensos 2022 sendiri sebesar Rp78,2 triliun.
Tambahan anggaran direncanakan untuk penanganan anak yatim korban covid-19 dengan nama program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak, kartu sembako BPNT, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Jadi kami setuju tambahan anggaran karena untuk kemaslahatan umat," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M Husni, menekankan untuk Kemensos agar merawat dan menangani anak yatim korban covid-19.
"Sehingga kami sangat menyetujui tambahan anggaran untuk kartu sembako dan program ATENSI untuk anak yatim," jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Sri Wulan mengatakan setuju dengan penambahan anggaran tersebut dengan catatan adanya sumbangsih monitoring di lapangan.
"Jujur saja saya sangat setuju dengan adanya penambahan anggaran ini tetapi yang perlu kita tekan kan apa yang kita lihat di lapangan dan pelaksanaan monitoring masuk peran serta di Kemensos," ucapnya. (Iam/OL-09)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) akan berkolaborasi untuk mendorong kreativitas siswa Sekolah Rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved