Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Samsu Niang menilai penambahan anggaran yang diminta Kementerian Sosial (Kemensos) baik untuk kemaslahatan umat sehingga tidak ada alasan untuk menolak.
"Bahwa anggaran penjelasan tadi orientasinya untuk kemaslahatan umat jadi tidak ada alasan untuk tidak menyetujui," kata Samsu dalam rapat kerja dengan Kemensos di Gedung DPR RI, Kamis (26/8).
Kemensos mengajukan tambahan pagu anggaran 2022 sebesar Rp23,8 triliun. Pagu anggaran Kemensos 2022 sendiri sebesar Rp78,2 triliun.
Tambahan anggaran direncanakan untuk penanganan anak yatim korban covid-19 dengan nama program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak, kartu sembako BPNT, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Jadi kami setuju tambahan anggaran karena untuk kemaslahatan umat," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M Husni, menekankan untuk Kemensos agar merawat dan menangani anak yatim korban covid-19.
"Sehingga kami sangat menyetujui tambahan anggaran untuk kartu sembako dan program ATENSI untuk anak yatim," jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Sri Wulan mengatakan setuju dengan penambahan anggaran tersebut dengan catatan adanya sumbangsih monitoring di lapangan.
"Jujur saja saya sangat setuju dengan adanya penambahan anggaran ini tetapi yang perlu kita tekan kan apa yang kita lihat di lapangan dan pelaksanaan monitoring masuk peran serta di Kemensos," ucapnya. (Iam/OL-09)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved