Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Samsu Niang menilai penambahan anggaran yang diminta Kementerian Sosial (Kemensos) baik untuk kemaslahatan umat sehingga tidak ada alasan untuk menolak.
"Bahwa anggaran penjelasan tadi orientasinya untuk kemaslahatan umat jadi tidak ada alasan untuk tidak menyetujui," kata Samsu dalam rapat kerja dengan Kemensos di Gedung DPR RI, Kamis (26/8).
Kemensos mengajukan tambahan pagu anggaran 2022 sebesar Rp23,8 triliun. Pagu anggaran Kemensos 2022 sendiri sebesar Rp78,2 triliun.
Tambahan anggaran direncanakan untuk penanganan anak yatim korban covid-19 dengan nama program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak, kartu sembako BPNT, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Jadi kami setuju tambahan anggaran karena untuk kemaslahatan umat," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M Husni, menekankan untuk Kemensos agar merawat dan menangani anak yatim korban covid-19.
"Sehingga kami sangat menyetujui tambahan anggaran untuk kartu sembako dan program ATENSI untuk anak yatim," jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Sri Wulan mengatakan setuju dengan penambahan anggaran tersebut dengan catatan adanya sumbangsih monitoring di lapangan.
"Jujur saja saya sangat setuju dengan adanya penambahan anggaran ini tetapi yang perlu kita tekan kan apa yang kita lihat di lapangan dan pelaksanaan monitoring masuk peran serta di Kemensos," ucapnya. (Iam/OL-09)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved