Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan sejumlah daerah untuk memastikan pencairan anggaran penanganan Covid-19. Dia menilai ada sejumlah daerah yang realisasi anggarannya sudah cukup baik, namun ada yang masih perlu didorong.
Salah satu persoalan yang disoroti Mendagri ialah penyaluran bantuan sosial dan insentif bagi tenaga kesehatan. Dalam kunjungan di Kabupaten Brebes pada Kamis (29/7) ini, Tito menyebut realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut cukup baik.
Data laporan pemerintah daerah per 23 Juli 2021, menunjukkan realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes. “Saya apresiasi dan terima kasih atas nama pemerintah pusat dan atas nama seluruh tenaga kesehatan,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan pers, Kamis (29/7).
Baca juga: Mahfud Ajak Masyarakat Tenang Hadapi Covid-19
Lebih lanjut, Tito berpesan agar langkah Kabupaten Brebes dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang belum menyalurkan insentif bagi tenaga kesehatan secara maksimal. “Tolong dicatat betul itu, untuk menjadi informasi dan pembelajaran bagi daerah lain yang belum (menyalurkan insentif,” pungkasnya.
Di lain sisi, Mendagri juga menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Brebes cukup masif. Terdapat 600 ribu lebih warga penerima manfaat bansos, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Baca juga: Google Sumbang US$1 Juta untuk Kebutuhan Oksigen di RI
Adapun penyaluran bansos yang bersumber dari APBD melalui mata anggaran bansos dan juga alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Pihaknya menyarankan agar Kabupeten Brebes memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah setempat.
Sebelumnya, Tito melakukan kunjungan kerja ke Cirebon pada Rabu (28/7) kemarin. Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta meningkatkan realisasi belanja pada APBD 2021. Sebab mendekati akhir Juli, berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi belanja Kabupaten Cirebon baru 30,28% dan realisasi pendapatannya 41,37%.
“Saat ini realisasi belanjanya baru 30-an%. Supaya ada uang yang beredar di masyarakat, kalau bisa targetnya 40-50%, karena ini sudah menjelang akhir Juli,” tutur Mendagri.(OL-11)
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved