Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan sejumlah daerah untuk memastikan pencairan anggaran penanganan Covid-19. Dia menilai ada sejumlah daerah yang realisasi anggarannya sudah cukup baik, namun ada yang masih perlu didorong.
Salah satu persoalan yang disoroti Mendagri ialah penyaluran bantuan sosial dan insentif bagi tenaga kesehatan. Dalam kunjungan di Kabupaten Brebes pada Kamis (29/7) ini, Tito menyebut realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut cukup baik.
Data laporan pemerintah daerah per 23 Juli 2021, menunjukkan realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes. “Saya apresiasi dan terima kasih atas nama pemerintah pusat dan atas nama seluruh tenaga kesehatan,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan pers, Kamis (29/7).
Baca juga: Mahfud Ajak Masyarakat Tenang Hadapi Covid-19
Lebih lanjut, Tito berpesan agar langkah Kabupaten Brebes dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang belum menyalurkan insentif bagi tenaga kesehatan secara maksimal. “Tolong dicatat betul itu, untuk menjadi informasi dan pembelajaran bagi daerah lain yang belum (menyalurkan insentif,” pungkasnya.
Di lain sisi, Mendagri juga menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Brebes cukup masif. Terdapat 600 ribu lebih warga penerima manfaat bansos, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Baca juga: Google Sumbang US$1 Juta untuk Kebutuhan Oksigen di RI
Adapun penyaluran bansos yang bersumber dari APBD melalui mata anggaran bansos dan juga alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Pihaknya menyarankan agar Kabupeten Brebes memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah setempat.
Sebelumnya, Tito melakukan kunjungan kerja ke Cirebon pada Rabu (28/7) kemarin. Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta meningkatkan realisasi belanja pada APBD 2021. Sebab mendekati akhir Juli, berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi belanja Kabupaten Cirebon baru 30,28% dan realisasi pendapatannya 41,37%.
“Saat ini realisasi belanjanya baru 30-an%. Supaya ada uang yang beredar di masyarakat, kalau bisa targetnya 40-50%, karena ini sudah menjelang akhir Juli,” tutur Mendagri.(OL-11)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved