Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan sejumlah daerah untuk memastikan pencairan anggaran penanganan Covid-19. Dia menilai ada sejumlah daerah yang realisasi anggarannya sudah cukup baik, namun ada yang masih perlu didorong.
Salah satu persoalan yang disoroti Mendagri ialah penyaluran bantuan sosial dan insentif bagi tenaga kesehatan. Dalam kunjungan di Kabupaten Brebes pada Kamis (29/7) ini, Tito menyebut realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut cukup baik.
Data laporan pemerintah daerah per 23 Juli 2021, menunjukkan realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes. “Saya apresiasi dan terima kasih atas nama pemerintah pusat dan atas nama seluruh tenaga kesehatan,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan pers, Kamis (29/7).
Baca juga: Mahfud Ajak Masyarakat Tenang Hadapi Covid-19
Lebih lanjut, Tito berpesan agar langkah Kabupaten Brebes dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang belum menyalurkan insentif bagi tenaga kesehatan secara maksimal. “Tolong dicatat betul itu, untuk menjadi informasi dan pembelajaran bagi daerah lain yang belum (menyalurkan insentif,” pungkasnya.
Di lain sisi, Mendagri juga menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Brebes cukup masif. Terdapat 600 ribu lebih warga penerima manfaat bansos, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Baca juga: Google Sumbang US$1 Juta untuk Kebutuhan Oksigen di RI
Adapun penyaluran bansos yang bersumber dari APBD melalui mata anggaran bansos dan juga alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Pihaknya menyarankan agar Kabupeten Brebes memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah setempat.
Sebelumnya, Tito melakukan kunjungan kerja ke Cirebon pada Rabu (28/7) kemarin. Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta meningkatkan realisasi belanja pada APBD 2021. Sebab mendekati akhir Juli, berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi belanja Kabupaten Cirebon baru 30,28% dan realisasi pendapatannya 41,37%.
“Saat ini realisasi belanjanya baru 30-an%. Supaya ada uang yang beredar di masyarakat, kalau bisa targetnya 40-50%, karena ini sudah menjelang akhir Juli,” tutur Mendagri.(OL-11)
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved